Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Program raskin belum memilki fondasi yang jelas

Program raskin belum memilki fondasi yang jelas

Jogjakarta-KoPi| Peneliti Pusat Kajian Kependudukan UGM, Mulyadi Soemarto menegaskan social protection (Politik Perlindungan Sosial atau PPS) harus berjalan beriringan dengan ideologi partai politik. Selama kedua aspek tersebut berjalan terpisah. Bahkan saling tumpah tindih satu sama lain cita-cita kesejahteraan tidak akan terwujud.

Prof. Mulyadi menambahkan para elite pemerintah kerap menggunakan kedok PPS sebagai alat mobilisasi massa. Indikasinya program kurang memilki belum memiliki kejelasan pondasi.

Salah satunya program PPS di Indonesia yang muncul paska-reformasi pada tahun 1998 ketika pemerintah mencanangkan program raskin untuk pertama kali. Program raskin wujud kepedulian pemerintah mensejahterakan rakyatnya.

Prof. Mulyadi mengamati sejak diluncurkannya tahun 1998 hingga tahun 2015 sekarang, raskin belum mampu memberikan dampak besar bagi kehidupan masyarakat. Pasalnya masyarakat merasa kualitas raskin jauh dari standar. Persoalan lain, pemberian raskin kerap salah sasaran.

“Kasus raskin selama 15 tahun sejak tahun 1998, belum selesai. Persoalan yang dikeluhkan kualitas beras. (Waktu yang lama) Ini buruk harus ada komitmen,” papar Mulyadi seusai presentasi yang bertema “Kerentanan, Ketahanan Pangan, dan Politik Perlindungan Sosial di Indonesia di Gedung PSKK UGM pada Kamis, 10 Desember 2015.

Persoalan raskin berlanjut ketika akhir masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, distribusi raskin terlambat dan defisit pasokan. Hal inilah kemudian menyebabkan kenaikan harga beras biasa.

“Pak SBY turun, harga beras naik karena raskin tidak turun lagi, dirapel pada bulan sebelumnya sebelum Pak Jokowi menjabat presiden,” tutur Mulyadi. |Winda Efanur FS|

 

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next