Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

Program raskin belum memilki fondasi yang jelas

Program raskin belum memilki fondasi yang jelas

Jogjakarta-KoPi| Peneliti Pusat Kajian Kependudukan UGM, Mulyadi Soemarto menegaskan social protection (Politik Perlindungan Sosial atau PPS) harus berjalan beriringan dengan ideologi partai politik. Selama kedua aspek tersebut berjalan terpisah. Bahkan saling tumpah tindih satu sama lain cita-cita kesejahteraan tidak akan terwujud.

Prof. Mulyadi menambahkan para elite pemerintah kerap menggunakan kedok PPS sebagai alat mobilisasi massa. Indikasinya program kurang memilki belum memiliki kejelasan pondasi.

Salah satunya program PPS di Indonesia yang muncul paska-reformasi pada tahun 1998 ketika pemerintah mencanangkan program raskin untuk pertama kali. Program raskin wujud kepedulian pemerintah mensejahterakan rakyatnya.

Prof. Mulyadi mengamati sejak diluncurkannya tahun 1998 hingga tahun 2015 sekarang, raskin belum mampu memberikan dampak besar bagi kehidupan masyarakat. Pasalnya masyarakat merasa kualitas raskin jauh dari standar. Persoalan lain, pemberian raskin kerap salah sasaran.

“Kasus raskin selama 15 tahun sejak tahun 1998, belum selesai. Persoalan yang dikeluhkan kualitas beras. (Waktu yang lama) Ini buruk harus ada komitmen,” papar Mulyadi seusai presentasi yang bertema “Kerentanan, Ketahanan Pangan, dan Politik Perlindungan Sosial di Indonesia di Gedung PSKK UGM pada Kamis, 10 Desember 2015.

Persoalan raskin berlanjut ketika akhir masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, distribusi raskin terlambat dan defisit pasokan. Hal inilah kemudian menyebabkan kenaikan harga beras biasa.

“Pak SBY turun, harga beras naik karena raskin tidak turun lagi, dirapel pada bulan sebelumnya sebelum Pak Jokowi menjabat presiden,” tutur Mulyadi. |Winda Efanur FS|

 

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next