Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

Program 'PPS' masih 'lemah' di level operasional

Program 'PPS' masih 'lemah' di level operasional

Jogjakarta-KoPi| “Pemerintah defisit tiga triliun untuk dana BPJS kesehatan karena ada masalah level operasional, pada orang-orang sakit yang daftar,” kata Peneliti Pusat Kajian Kependudukan UGM, Mulyadi Soemarto.

Mulyadi memandang akar permasalahan BPJS masih berputar pada operasional. Selama ini pemerintah baru berhasil mencanangkan program dalam bentuk perencananaan. Kelemahan aspek operasional tersebut menyebabkan gangguan pada pembangunan makro. “Pemikiran konseptual, tidak ada masalah tetapi masalah pada level operasional,” jelas Mulyadi ketika ditemui di gedung PSKK UGM.

Mengenai hal ini, Mulyadi menawarkan solusi pemerintah mampu membangun pondasi kuat tentang politik perlindungan sosial (PPS). Komitmen ini harus dibarengi dengan dukungan dari masyarakat. Pasalnya membangun PPS yang baik memerlukan waktu yang lama.

Mulyadi mencontohkan negara maju seperti Inggris yang merencanakan program PPS sejak 40 tahun yang lalu. Dibandingkan dengan Indonesia yang memulai PPS paska-reformasi tentu memerlukan komitmen dari pemerintah. Guna melaksanakan estafet dari program PPS.

“(Untuk mewujudkan hal tersebut) Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Membangun pondasi tidak sebentar. Dalam jangka waktu 10 tahun tidak bisa,” kata Mulyadi.

Selain itu negara maju mengalokasikan dana untuk PPS minimal 18% dari GDP (Gross Domestic Product) sementara Indonesia mengalokasikan hanya 1% dari pendapatan GDP.

|Winda Efanur FS|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next