Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Program 'PPS' masih 'lemah' di level operasional

Program 'PPS' masih 'lemah' di level operasional

Jogjakarta-KoPi| “Pemerintah defisit tiga triliun untuk dana BPJS kesehatan karena ada masalah level operasional, pada orang-orang sakit yang daftar,” kata Peneliti Pusat Kajian Kependudukan UGM, Mulyadi Soemarto.

Mulyadi memandang akar permasalahan BPJS masih berputar pada operasional. Selama ini pemerintah baru berhasil mencanangkan program dalam bentuk perencananaan. Kelemahan aspek operasional tersebut menyebabkan gangguan pada pembangunan makro. “Pemikiran konseptual, tidak ada masalah tetapi masalah pada level operasional,” jelas Mulyadi ketika ditemui di gedung PSKK UGM.

Mengenai hal ini, Mulyadi menawarkan solusi pemerintah mampu membangun pondasi kuat tentang politik perlindungan sosial (PPS). Komitmen ini harus dibarengi dengan dukungan dari masyarakat. Pasalnya membangun PPS yang baik memerlukan waktu yang lama.

Mulyadi mencontohkan negara maju seperti Inggris yang merencanakan program PPS sejak 40 tahun yang lalu. Dibandingkan dengan Indonesia yang memulai PPS paska-reformasi tentu memerlukan komitmen dari pemerintah. Guna melaksanakan estafet dari program PPS.

“(Untuk mewujudkan hal tersebut) Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Membangun pondasi tidak sebentar. Dalam jangka waktu 10 tahun tidak bisa,” kata Mulyadi.

Selain itu negara maju mengalokasikan dana untuk PPS minimal 18% dari GDP (Gross Domestic Product) sementara Indonesia mengalokasikan hanya 1% dari pendapatan GDP.

|Winda Efanur FS|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next