Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

Pra peradilan rawan 'pembelokan', perlu aturan

Pra peradilan rawan 'pembelokan', perlu aturan

Jogjakarta-KoPi| “Pra peradilan sebenarnya tindakan untuk menguji prosedur, tata cara yang benar, fungsinya untuk melinudngi HAM terhadap tindakan diakukan aparat penegak hukum menurut cara yang diatur dalam, KHUP pasal 77”, ujar advokat Zahrur arkom.

Namun menurut ketua Pukat, Jogja Zainal Arifin Muhtar adanya pra peradilan bisa membuka ruang untuk meloloskan dari dari jeratan hukum. Terkait pra peradilan Budi Gunawan, Hakim Sarpin tidak menyebutkan kasus korupsi yang tengah diusut di pra peradilan. Namun Hakim Sarpin mengetengahkan status BG sebagai polisi bukan penegak hukum.

“Betapa mudahnya putusan ini dibelokkan dan seolah KPK itu salah. Padahal kalau dilihat padahal logikanya nggak nyambung. Putusan Hakim Sarpin soal BG, tidak ada kata sarpin BG itu tidak korup, yang dikatakan Hakim Sarpin adalah BG bukan penegak hukum, sehingga KPK tidak bisa menangani kasus ini”, kata Zainal saat menjadi pembicara diskusi di FH UGM pagi tadi.

Hal lain yang menarik bahasan tentang kasus llham Arief Sirajuddin ketika pra peradilan meloloskan Ilham karena kecacatan barang bukti. KPK tidak membawa bukti asli ke pra peradilan.

“Bukti-bukti yang dihadirkan KPK fotokopi dianggap tidak asli. Karena KPK ngapain bawa yang asli, KPK menghadirkan bukti di persidangan, sebagai materi persidangan”, kata Zainal.

Zainal menambahkan ketidakjelasan dalam soal perkara pra peradilan menuntut KUHP menyertakan detil status pra peradilan. Mengatur batasan pembuktian, dan ranah yang bisa diputuskan. |Winda Efanur FS|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next