Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Pra peradilan rawan 'pembelokan', perlu aturan

Pra peradilan rawan 'pembelokan', perlu aturan

Jogjakarta-KoPi| “Pra peradilan sebenarnya tindakan untuk menguji prosedur, tata cara yang benar, fungsinya untuk melinudngi HAM terhadap tindakan diakukan aparat penegak hukum menurut cara yang diatur dalam, KHUP pasal 77”, ujar advokat Zahrur arkom.

Namun menurut ketua Pukat, Jogja Zainal Arifin Muhtar adanya pra peradilan bisa membuka ruang untuk meloloskan dari dari jeratan hukum. Terkait pra peradilan Budi Gunawan, Hakim Sarpin tidak menyebutkan kasus korupsi yang tengah diusut di pra peradilan. Namun Hakim Sarpin mengetengahkan status BG sebagai polisi bukan penegak hukum.

“Betapa mudahnya putusan ini dibelokkan dan seolah KPK itu salah. Padahal kalau dilihat padahal logikanya nggak nyambung. Putusan Hakim Sarpin soal BG, tidak ada kata sarpin BG itu tidak korup, yang dikatakan Hakim Sarpin adalah BG bukan penegak hukum, sehingga KPK tidak bisa menangani kasus ini”, kata Zainal saat menjadi pembicara diskusi di FH UGM pagi tadi.

Hal lain yang menarik bahasan tentang kasus llham Arief Sirajuddin ketika pra peradilan meloloskan Ilham karena kecacatan barang bukti. KPK tidak membawa bukti asli ke pra peradilan.

“Bukti-bukti yang dihadirkan KPK fotokopi dianggap tidak asli. Karena KPK ngapain bawa yang asli, KPK menghadirkan bukti di persidangan, sebagai materi persidangan”, kata Zainal.

Zainal menambahkan ketidakjelasan dalam soal perkara pra peradilan menuntut KUHP menyertakan detil status pra peradilan. Mengatur batasan pembuktian, dan ranah yang bisa diputuskan. |Winda Efanur FS|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next