Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Politisi Golkar, dana aspirasi strategi politik anggaran

Politisi Golkar, dana aspirasi strategi politik anggaran

Jogjakarta-KoPi| Usulan dana aspirasi DPR sebesar 20 miliar merujuk pada UU MD3.  Dana dimanfaatkan untuk melancarkan pembangunan daerah oleh anggota dewan di masing-masing daerah.

Namun usulan tersebut dinilai tidak cukup rasional oleh wakil ketua DPD Golkar DIY, Jhon Skeban. Jhon menilai usulan dana fantastis ini mengarah pada masa reses DPR nantinya. Melalui dana fantastis ini terlihat ada upaya untuk melakukan politik anggaran dan kekuasaan politik.

“Anggaran 20 miliar ini terlalu berlebihan sama saja orang ini untuk melanggengkan kekuasaannya. Ini sarana menggunakan dana negara untuk kampanye pribadi, dan  kental politik kekuasaan dengan manipulasi anggaran”, tutur Jhon.
Selebihnya Jhon menghimbau kepada DPR agar menjalin hubungan harmonis dengan pemerintah.

“ Jika ada kelemahan mestinya fungsi anggota dewan, dan eksektif membangun kemitraan yang strategis. Bukannya menjatuhkan pemerintahan. Jika ada kelemahan fungsi pengawasan dewan diperkuat, bukan solusi mengambil alih fungsi pemerintahan, tutur Jhon.

Jhon menambahkan DPD Golkar DIY UU MD3 mengkritisi usulan aspirasi DPR. Masa reses DPR  bukan untuk mengambil celah mengambil uang besar dari pemerintah.

“ Reses DPR bukan mengambil kewenangan eksekutif dan mengambil uang ini yang nggak benar. Golkar mengkritisi ini, dalam forum sidang paripurna menolak gagasan dana aspirasi’, ujar Jhon.

“ Saat DPR reses turun ke masyarakat, menghimpun aspirasi masyarakat. Nah masyarakat mengajukan bukan dijawab DPR dengan uang. Namun harus dikomunikasikan dengan pemerintah. Selanjutnya ini bisa jadi wewenang pemerintah pusat, provinsi atau kabupaten”, pungkas Jhon.|Winda Efanur FS|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next