Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Politisi Golkar, dana aspirasi strategi politik anggaran

Politisi Golkar, dana aspirasi strategi politik anggaran

Jogjakarta-KoPi| Usulan dana aspirasi DPR sebesar 20 miliar merujuk pada UU MD3.  Dana dimanfaatkan untuk melancarkan pembangunan daerah oleh anggota dewan di masing-masing daerah.

Namun usulan tersebut dinilai tidak cukup rasional oleh wakil ketua DPD Golkar DIY, Jhon Skeban. Jhon menilai usulan dana fantastis ini mengarah pada masa reses DPR nantinya. Melalui dana fantastis ini terlihat ada upaya untuk melakukan politik anggaran dan kekuasaan politik.

“Anggaran 20 miliar ini terlalu berlebihan sama saja orang ini untuk melanggengkan kekuasaannya. Ini sarana menggunakan dana negara untuk kampanye pribadi, dan  kental politik kekuasaan dengan manipulasi anggaran”, tutur Jhon.
Selebihnya Jhon menghimbau kepada DPR agar menjalin hubungan harmonis dengan pemerintah.

“ Jika ada kelemahan mestinya fungsi anggota dewan, dan eksektif membangun kemitraan yang strategis. Bukannya menjatuhkan pemerintahan. Jika ada kelemahan fungsi pengawasan dewan diperkuat, bukan solusi mengambil alih fungsi pemerintahan, tutur Jhon.

Jhon menambahkan DPD Golkar DIY UU MD3 mengkritisi usulan aspirasi DPR. Masa reses DPR  bukan untuk mengambil celah mengambil uang besar dari pemerintah.

“ Reses DPR bukan mengambil kewenangan eksekutif dan mengambil uang ini yang nggak benar. Golkar mengkritisi ini, dalam forum sidang paripurna menolak gagasan dana aspirasi’, ujar Jhon.

“ Saat DPR reses turun ke masyarakat, menghimpun aspirasi masyarakat. Nah masyarakat mengajukan bukan dijawab DPR dengan uang. Namun harus dikomunikasikan dengan pemerintah. Selanjutnya ini bisa jadi wewenang pemerintah pusat, provinsi atau kabupaten”, pungkas Jhon.|Winda Efanur FS|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next