Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

PNS boleh poligami, asalkan...

PNS boleh poligami, asalkan...
Surabaya- KoPi | Baru baru ini, Kementrian Pertahanan (Kemenhan) menerbitkan surat edaran bernomor SE/71/VII/2015. Surat tersebut berisikan tentang pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Kemenhan yang berpoligami.

Beredar di jejaring sosial, surat dengan judul “Persetujuan/Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai di Lingkungan Kemhan” tersebut mengizinkan PNS untuk beristri lebih dari satu.

Sebelumnya, dalam peraturan pemerintah menerangkan bahwa PNS diperbolehkan beristri lebih satu jika mendapat izin dari pejabat. Dan juga pelarangan bahwa PNS tidak diizinkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat.

Surat edaran yang diberikan Kemenhan tersebut dilandaskan banyaknya pelanggaran yang dilakukan PNS Kemenhan dalam hal poligami. Sehingga banyak pernikahan yang terjadi hanya di atas tangan. Tidak dengan tanda sah dari kedinasan.

Dalam surat edaran tersebut, Kemenhan memperbolehkan PNS poligami dengan syarat tertentu.

Pertama, tidak bertentangan dengan aturan agama yang dianutnya. Kedua, harus memenuhi salah satu syarat alternatif, diantaranya istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mengalami kecacatan badan atau penyakit yang tidak dapat disembukan, dan istri tidak dapat memiliki keturunan.

Ketiga, PNS melakukan poligami harus memenuhi 3 syarat kumulatif, yaitu ada persetujuan tertulis dari istri dan memiliki penghasilan yang mampu membiayai lebih dari satu orang istri dan anak-anaknya. Surat keterangan mampu secara finansial itu dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy menyebutkan bahwa surat tersebut akan menimbulkan polemik. “Polemik pasti bisa diselesaikan. Akan diklarifikasi apa betul itu dan maksud tujuannya” ujar Tedjo.

Meski begitu, Tedjo menilai hal ini lebih baik dikomentari oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise. Menurutnya, ini tidak menyangkut keamanan dan politik, melainkan peran wanita. |Labibah

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next