Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

PNS boleh poligami, asalkan...

PNS boleh poligami, asalkan...
Surabaya- KoPi | Baru baru ini, Kementrian Pertahanan (Kemenhan) menerbitkan surat edaran bernomor SE/71/VII/2015. Surat tersebut berisikan tentang pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Kemenhan yang berpoligami.

Beredar di jejaring sosial, surat dengan judul “Persetujuan/Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai di Lingkungan Kemhan” tersebut mengizinkan PNS untuk beristri lebih dari satu.

Sebelumnya, dalam peraturan pemerintah menerangkan bahwa PNS diperbolehkan beristri lebih satu jika mendapat izin dari pejabat. Dan juga pelarangan bahwa PNS tidak diizinkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat.

Surat edaran yang diberikan Kemenhan tersebut dilandaskan banyaknya pelanggaran yang dilakukan PNS Kemenhan dalam hal poligami. Sehingga banyak pernikahan yang terjadi hanya di atas tangan. Tidak dengan tanda sah dari kedinasan.

Dalam surat edaran tersebut, Kemenhan memperbolehkan PNS poligami dengan syarat tertentu.

Pertama, tidak bertentangan dengan aturan agama yang dianutnya. Kedua, harus memenuhi salah satu syarat alternatif, diantaranya istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mengalami kecacatan badan atau penyakit yang tidak dapat disembukan, dan istri tidak dapat memiliki keturunan.

Ketiga, PNS melakukan poligami harus memenuhi 3 syarat kumulatif, yaitu ada persetujuan tertulis dari istri dan memiliki penghasilan yang mampu membiayai lebih dari satu orang istri dan anak-anaknya. Surat keterangan mampu secara finansial itu dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy menyebutkan bahwa surat tersebut akan menimbulkan polemik. “Polemik pasti bisa diselesaikan. Akan diklarifikasi apa betul itu dan maksud tujuannya” ujar Tedjo.

Meski begitu, Tedjo menilai hal ini lebih baik dikomentari oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise. Menurutnya, ini tidak menyangkut keamanan dan politik, melainkan peran wanita. |Labibah

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next