Menu
Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Prev Next

PKMK UGM: BPJS ciptakan fragmentasi sistem kesehatan Indonesia

bpjs

Sleman-KoPi|Melihat kembali kekebijakan-kebijakan kesehatan pemerintah yang diluncurkan hingga penghujung tahun 2017,Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) UGM melihat adanya Fragmentasi di sistem pelayanan Kesehatan Indonesia yang memburuk.

Berdasarkan hasil penelitian implementasi kebijakan pelayanan primer PMKK, Prof. Laksono Trisnantoro menyebutkan terdapat dua jalur dalam sistem pendanaan kesehatan di Indonesia yang tidak dikelola secara bersama.

Dua jalur dalam sistem kesehatan ini, pertama meggunakan Undang-undang(UU) Kesehatan, UU RS, UU mengenai pemerintahan daerah, kedua menggunakan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU BPJS.

"Padahal BPJS ini bukan lembaga kesehatan. Mereka (BPJS) merupakan lembaga keuangan,sehingga UU SJSN dan UU BPJS tidak ada hubungan dengan Dinas Kesehatan,"ujar Direktur PMKK ini pada pertemuan Kaleidoskop Kebijakan Kesehatan 2017 di Gedung KPTU Fakultas Kedokteran UGM, Kamis (28/12).


Laksono mengatakan perbedaan antara BPJS dan kemenkes sangat terlihat pada sistem keorganisasian keduanya. Sistem di BPJS bersifat sendiri bersifat sentralistik, sementara sistem di Kemenkes adalah desentralisasi.Hal ini yang menjadikan sistem kesehatan Indonesia terfragmentasi.

"Disini direktur BPJS bertanggung jawab langsung ke Presiden,"imbuhnya

Sebagai contoh, Laksono memberikan 2 gambaran Fragmentasi di sistem pelayanan Kesehatan Indonesia,1. program pengentasan penyakit Tuberkulosis(TB),2. Rumah sakit.

Pada kasus TB, Laksono menemukan pengelolaan TB di pusat, propinsi, dan kabupaten kehilangan data yang seharusnya dapat dianalisis. Juga, pada tahun keempat JKN, pengelolaan TB semakin sulit mengukur efisiensi dan akuntabilitas program TB.

Sementara pada kasus Rumah sakit, Laksono memaparkan pembangunan rumahsakit dan pelayanan cenderung ada di Jawa tanpa ada dana kompensasi. Hal ini juga berdampak pada berketidak merataan supply terhadap klaim INA-CBG.

"Ini menyangkut defisit BPJS dan peran Pemda,"paparnya

Laksono menuturkan Fragmentasi ini dapat mengakibatkan banyak hal dan memperkeruh sistem Kesehatan di Indonesia,khususnya pada kedua program yang ia sebutkan tadi.

"Pertama ,di dalam program TB, tidak akan ada koordinasi bersama. Data mengenai biaya yang dikeluarkan untuk TB sulit dihitung dalam konteks klaim INA-CBG di RS. Kedua, di dalam konteks RS, tidak ada transparansi mengenai mengapa terjadi Defisit di BPJS. Apa penyebab defisit selama 4 tahun ini tidak pernah dibahas dengan jelas,"tutur Laksono

Sementara itu ,Prof Dr. Tjandra Yoga Aditama SpP(K), mantan Dirjen P2PLP Kemenkes RI dan Prof dr. Adi Utarini MSc.MPH PhD ,Dosen serta guru besar FK UGM, Departemen HPM Divisi Mutu Pelayanan Kesehatan menemukan banyak ketidak jelasan pada pelaporan kasus TB dengan BPJS. Hal ini justru menambah banyak pertanyaan pada fungsi dinas terkait dan BPJS

"Sistem Pencatatan dan Pelaporan Program TB menjadi tidak jelas alur pelaporannya ,seperti apa fungsi dinas dan apa fungsi BPJS, sehingga mempengaruhi mutu rujukan dan mutu layanan dalam layanan TB," pungkas Adi Utarini.|Syidiq Syaiful Ardli

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next