Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Pansus Pelindo II diminta tinjau kembali kontrak Pelindo II

Pansus Pelindo II diminta tinjau kembali kontrak Pelindo II
Surabaya-KoPi| Guru Besar Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Airlangga Prof. Djoko Mursinto mengatakan bahwa Pelindo lupa statusnya sebagai BUMN Persero. Kasus Pelindo II yang melibatkan Dirut Pelindo II RJ Lino terjadi karena keputusan tidak melibatkan rapat umum pemegang saham (RUPS).
 

Hal itu diungkapkan Prof. Djoko dalam dengar pendapat antara Pansus Angket Pelindo II DPR RI dengan Universitas Airlangga. "BUMN itu sudah berbentuk PT, jadi penetapan keputusan ada di RUPS. RUPS setuju ya jalan. Syukur kalo ingat ada RUPS. Di Indonesia, banyak komisaris BUMN itu tidak dilibatkan, tidak ada kerja jelas, dan hanya terima honor saja," tukas Prof. Djoko (1/2).

Guru Besar Hukum Kontrak Unair Prof. Sogar Simamora mengingatkan agar Pansus Pelindo II untuk melihat kembali dasar hukum pendirian Pelindo II. Berdasarkan UU BUMN, Pelindo didirikan sebagai BUMN yang bertujuan profit. Tapi di luar itu ada juga dasar hukum Peraturan Pemerintah soal pendirian Pelindo II.

"Cermati perjanjian Pelindo II dengan otoritas kepelabuhanan. Hak pelindo II adalah untuk jalankan kepelabuhanan berdasar konsensi. Biang pelanggaran kontrak biasanya ada pada saat kontrak dibuat, atau waktu perpanjangan, seperti kasus Freeport. Banyak KKN waktu pembuatan kontrak," tukas Prof. Sogar.

Meski demikian, bukan berarti Pelindo bisa bebas mengabaikan kemakmuran rakyat. Ahli Hukum Lingkungan Unair Suparto Wijoyo mengatakan Pelindo bukan sembarang Perseroan Terbatas, karena Pelindo menggunakan aset negara dan pemegang saham terbesarnya adalah negara. 

"Karena itu orientasi utama Pelindo sebenarnya untuk kemakmuran rakyat. Pertanyaannya, apakah kemakmuran rakyat sudah terpenuhi? Dan rakyat mana yang sudah terpenuhi kemakmurannya," ujar Suparto.

Menurutnya, Pelindo tidak bisa menggunakan alasan efisiensi sehingga mengorbankan kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat hrs jd perhatian utama, karena berdasarkan pasal 33 UUD 1945, kemakmuran negara digunakan untuk segenap rakyat, bukan secuil rakyat.

Karena itu, sistem konsensi Pelindo harus direvisi, sehingga pengelolaan pelabuhan kembali ke negara. Selain itu, tatanan soal pelabuhanan atau kepabeanan juga harus ditata ulang.

Pelabuhan sbg pintu masuk jarang dan pergerakan ekonomi, dilirik investor Arab Saudi

Ketua Pansus Pelindo II Teguh Juwarno menyatakan selama ini Pansus dianggap bermuatan politis. Namun setelah Dirut Pelindo II RJ Lino ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, baru mulai ada dukungan terhadap Pansus. Teguh berharap Pansus dapat berdialog lebih intensif dengan Universitas Airlangga sebagai penjaga moralitas.

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next