Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Pansus Pelindo II diminta tinjau kembali kontrak Pelindo II

Pansus Pelindo II diminta tinjau kembali kontrak Pelindo II
Surabaya-KoPi| Guru Besar Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Airlangga Prof. Djoko Mursinto mengatakan bahwa Pelindo lupa statusnya sebagai BUMN Persero. Kasus Pelindo II yang melibatkan Dirut Pelindo II RJ Lino terjadi karena keputusan tidak melibatkan rapat umum pemegang saham (RUPS).
 

Hal itu diungkapkan Prof. Djoko dalam dengar pendapat antara Pansus Angket Pelindo II DPR RI dengan Universitas Airlangga. "BUMN itu sudah berbentuk PT, jadi penetapan keputusan ada di RUPS. RUPS setuju ya jalan. Syukur kalo ingat ada RUPS. Di Indonesia, banyak komisaris BUMN itu tidak dilibatkan, tidak ada kerja jelas, dan hanya terima honor saja," tukas Prof. Djoko (1/2).

Guru Besar Hukum Kontrak Unair Prof. Sogar Simamora mengingatkan agar Pansus Pelindo II untuk melihat kembali dasar hukum pendirian Pelindo II. Berdasarkan UU BUMN, Pelindo didirikan sebagai BUMN yang bertujuan profit. Tapi di luar itu ada juga dasar hukum Peraturan Pemerintah soal pendirian Pelindo II.

"Cermati perjanjian Pelindo II dengan otoritas kepelabuhanan. Hak pelindo II adalah untuk jalankan kepelabuhanan berdasar konsensi. Biang pelanggaran kontrak biasanya ada pada saat kontrak dibuat, atau waktu perpanjangan, seperti kasus Freeport. Banyak KKN waktu pembuatan kontrak," tukas Prof. Sogar.

Meski demikian, bukan berarti Pelindo bisa bebas mengabaikan kemakmuran rakyat. Ahli Hukum Lingkungan Unair Suparto Wijoyo mengatakan Pelindo bukan sembarang Perseroan Terbatas, karena Pelindo menggunakan aset negara dan pemegang saham terbesarnya adalah negara. 

"Karena itu orientasi utama Pelindo sebenarnya untuk kemakmuran rakyat. Pertanyaannya, apakah kemakmuran rakyat sudah terpenuhi? Dan rakyat mana yang sudah terpenuhi kemakmurannya," ujar Suparto.

Menurutnya, Pelindo tidak bisa menggunakan alasan efisiensi sehingga mengorbankan kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat hrs jd perhatian utama, karena berdasarkan pasal 33 UUD 1945, kemakmuran negara digunakan untuk segenap rakyat, bukan secuil rakyat.

Karena itu, sistem konsensi Pelindo harus direvisi, sehingga pengelolaan pelabuhan kembali ke negara. Selain itu, tatanan soal pelabuhanan atau kepabeanan juga harus ditata ulang.

Pelabuhan sbg pintu masuk jarang dan pergerakan ekonomi, dilirik investor Arab Saudi

Ketua Pansus Pelindo II Teguh Juwarno menyatakan selama ini Pansus dianggap bermuatan politis. Namun setelah Dirut Pelindo II RJ Lino ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, baru mulai ada dukungan terhadap Pansus. Teguh berharap Pansus dapat berdialog lebih intensif dengan Universitas Airlangga sebagai penjaga moralitas.

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next