Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Pakar ekonomi anggap paket kebijakan I-III tidak nyambung

Pakar ekonomi anggap paket kebijakan I-III tidak nyambung

Jogjakarta-KoPi| Pemerintah telah meluncurkan paket kebijakan ekonomi jilid III pada Rabu, 7 Oktober lalu, sebagai upaya menguatkan kondisi ekonomi Indonesia yang melemah sejak anjloknya nilai rupiah di mata dollar Amerika Serikat.

Namun secara terpisah, pakar ekonomi Yose Rizal Damuri mengkritik kebijakan ekonomi paket I,II dan III tidak memiliki prospek yang jelas. Pasalnya antara paket kebijakan I, II dan III tidak memilki ketidaksambungan satu sama lain.

“Contohnya paket I tidak ada kesinambungan dan koherensinya, seperti tiap-tiap Kementrian mengeluarkan aturan yang mereka lepaskan, tidak ada kaitan antara satu dengan yang lain, tidak merucut,” jelas Yose Rizal Damuri seusai diskusi ‘Prospek Trans Pasific Partnership dan Strategi Perdagangan Bebas Indonesia’ di Wisma Syantikara pukul 12.00 WIB.

Ketiga paket kebijakan ini perlu ditekankan adanya kejelasan program. Mengenai konsep dan penjabaran dari regulasi yang telah dibuat.

Yose Rizal Damuri juga mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan adanya evaluasi dan monitoring terhadap ketiga paket kebijaan ekonomi. Pasalnya sebelumnya pada tahun 2013, Indonesia sempat meluncurkan kebijakan ekonomi yang hampir serupa, namun tidak ada kabar perkembangannya.

“Harus ada monitoringnya dong, tahun 2013 kita juga melaksanakan paket kebijakan, sekarang ini orang sudah lupa dengan paket kebijakan tahun 2013. Apa dijalankan apa tidak; tidak ada yang monitor; tidak ada yang evaluasi,” tutur Yose Rizal Damuri.

Usulan Pembentukan Satuan Tugas

Yose Rizal Damuri justru menawarkan kepada pemerintah penanganan kondisi ekonomi dengan tim khusus. Tim khusus ini meniru konsep satuan tugas dari program pengentasan kemiskinan yang dipimpin Mantan Wakil Presiden, Boediono dahulu.

“Tim nasional pengentasan kemiskinan, yang dikepalai langsung oleh Pak Buediono, dan cukup berhasil programnya jelas, studi, bagaimana ini dicontoh dalam bidang regulasi,” kata Yose Rizal Damuri.

Sehingga Yose Rizal pun mengusulkan adanya satuan tugas yang diketuai langsung oleh wakil presiden beserta jajaran timnya.

“Tingkatan presiden atau wakil presiden membuat rencana untuk deregulasi 10 tahun ke depan, mengenai reformasi yang harus dilakukan, bukan paket satu, paket dua, tapi tidak ada sistematika,” pungkas Yose Rizal. |Winda Efanur FS|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next