Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

MUI: Unjuk rasa adalah hak konstitusi rakyat, Presiden tidak bisa melarang

MUI: Unjuk rasa adalah hak konstitusi rakyat, Presiden tidak bisa melarang

Jakarta-KoPi| Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Pusat Anwar Abbas mengaku belum membaca maklumat yang dikeluarkan Kepolisian Daerah Metro Jaya terkait unjuk rasa pada 2 Desember 2016.

Sebelumnya Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan mengeluarkan maklumat terkait rencana aksi demo massa pada 2 Desember 2016. Salah satunya berisi larangan untuk berbuat makar. Unjuk rasa menuntut Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama agar segera ditahan. 


Maklumat ini disebar melalui helikopter di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Selasa (22/11) siang. Pamflet ini rencananya akan terus disebar di Ibukota jelang demo lanjutan 25 November dan 2 Desember mendatang.

Meski belum membaca maklumat tersebut, Anwar Abbas meminta massa yang hendak melakukan aksi 2 Desember mendatang untuk berunjuk rasa sesuai peraturan.

"Seharusnya demo itu berjalan tertib, aman dan sesuai aturan-aturan yang berlaku" ujarnya di Kantor MUI Pusat, Rabu (23/11).

Anwar Abbas juga menjelaskan terkait rencana aksi super damai yang hendak diisi dengan sholat Jum'at secara berjamaan di sepanjang Jalan Thahmrin dengan alasan Masjid Istiqal sudah tak bisa memuat ratusan ribu jama'ah.

"Sholat ya di masjid, kondisinya kan sedang berunjuk rasa. Jika jumlah massa banyak, masjid Istiqlal tidak bisa menampung massa. Bagusnya Kapolri bertemu dengan kelompok yang melakukan demo. Kapolri sudah mengirimkan surat ke MUI soal meminta pendapat ke komisi fatwa saat ini sedang dikaji, dan belum ada hasil karna baru kemarin sore surat masuk. Ujarnya

Anwar menegaskan tidak ada pihak yang bisa melarang masyarakat melakukan unjuk rasa karena dilindungi konstitusi.

"Presiden saja enggak bisa larang masyarakat untuk unjuk rasa karena dijamin undang-undang, kan ada peraturannya dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore," katanya. | Yesia Sinaga

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next