Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

MK tolak uji materi UU No 13 tahun 2010 tentang Hortikultura

MK tolak uji materi UU No 13 tahun 2010 tentang Hortikultura

Jakarta-KoPi| Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengucapan putusan pengujian Undang Undang No 13 Th 2010 tentang Hortikultura siang ini, Kamis, 19 Maret 2015. Mahkamah Konstitusi memberi putusan menolak permohonan uji materi yang diajukan oleh Asosiasi pengusaha dan beberapa individu.

MK menolak dengan alasan : pertama, pembukaan UUD 45 dan UUD 45 jelas memprioritaskan perlindungan bagi warga negara bukan setiap orang yang berada di indonesia, sehingga pembatasan modal asing bukanlah diskriminasi.

Kedua, Sebagai bangsa agraris dan mayoritas penduduknya adalah petani, maka sudah seharusnya benih hortikultura di bawah penguasaan negara dan dilakukan pembatasan modal asing untuk menciptakan kemandirian.

Asosiasi pengusaha dan beberapa individu sebelumnya mengajukan permohonan uji materi pasal 100 UU Hortikultura yang mengatur penanaman modal asing di hortikultura maksimal 30%. Permohonan uji materi tersebut mengakibatkan IHCS dan sejumlah ormas mengajukan gugatan intervensi, untuk menjadi pihak terkait guna menolak permohonan uji materi tersebut.

IHCS dan koalisi ormas menyambut baik keputusan MK tersebut. Apa yang dilakukan IHCS bersama koalisi ormas, tidak hanya dalam UU Hortikultura, tetapi juga dalam UU Minerba yang juga mengajukan gugatan intervensi.

Gunawan, Ketua Komite Pertimbangan Organisasi IHCS sebagai pihak terkait menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Ia juga mengatakan bahwa jika pembatasan modal asing di pertanian hortikultura dan renegosiasi kontrak pertambangan gagal bukan karena ketiadaan dukungan rakyat tapi karena ketidaktegasan pemerintah.

Menurutnya, pasca putusan MK, sudah seharusnya subsidi benih diberikan kepada para petani pemulia tanaman, bukan dengan semata mata untuk membeli benih dan pupuk dari pabrik, demikian Gunawan mengatakan.| E Hermawan

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next