Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Menteri Kelautan dan Perikanan: UU Perikanan Indonesia banyak yang aneh

Menteri Kelautan dan Perikanan: UU Perikanan Indonesia banyak yang aneh

Jogja-KoPi│Undang-undang Perikanan Republik Indonesia memiliki banyak keanehan dalam pasal-pasalnya, terutama pasal-pasal yang mengatur kapal asing.

Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Dr. (HC) Susi Pudjiastuti mengatakan keanehan banyak terjadi dalam Undang-undang Perikanan di Indonesia. Undang-undang perikanan memperbolehkan kapal asing menangkap ikan sebanyak seratus persen di laut Indonesia, hanya prosesnya yang tidak boleh dilakukan di Indonesia.

“Yang ada mereka membawa hasil tangkapan ke negara masing-masing untuk mengolahnya, jadi tidak ada pabrik pengolahan di Indonesia”, tambanya.

Selain itu, ia juga menyebutkan Undang-Undang Perikanan tidak memperbolehkan menahan nahkoda dan anak buah kapal (ABK) asing yang melakukan tindak kesalahan. Namun, memperbolehkan menahan dan memenjarakan nahkoda dan ABK Indonesia yang melakukan kesalahan.

“Undang-undang tidak memperbolehkan menahan nahkoda dan ABK asing hanya boleh mengintervensi saja. Kalau nahkoda dan ABK Indonesia bisa dipenjarkan”, tambahnya.

Pasal-pasal yang ada di UU menurutnya dapat dipesan oleh pihak yang berkepintangan, seperti saat memesan makanan.

“Pasal-pasal dalam UU dapat diorder, seperti memesan pizza harga berapa, makanan harga berapa”, ujarnya.

Selanjutnya Susi mengatakan hanya pasal dalam UU Perikanan yang mengatur penenggelaman kapal bagi yang melanggar aturan dan ilegal tepatnya pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan yang tidak aneh.

“Saya heran kita memiliki UU tersebut, itu jimat kita harus kita jaga untuk membuat adjustmet effect sehingga tak ada lagi ilegal fishing dan nelayan sejahtera”, kata Susi.

Ia berharap dengan UU tersebut dapat menghentikan ilegal fishing dan pencurian ikan di laut Indonesia, Sehingga nelayan dapat hidup dengan sejahtera dan menikmati hasil laut.

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next