Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Menpan, akui banyak instansi pusat belum memilki akuntabilitas yang baik

Menpan, akui banyak instansi pusat belum memilki akuntabilitas yang baik

Jogjakarta-KoPi| Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan) Yuddy Chrisnandy, memuji keberhasilan Propinsi DIY dalam penyelenggaraan Akuntabilitas publik.

Menpan menilai program-program pembangunan DIY memilki akuntabilitas publik yang baik. Prestasi DIY ini diharapkan dapat menjadi role model bagi 34 propinsi lain di Indonesia.

"DIY sudah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTT), akuntabilitas kinerja pemerintah itu nilainya A, satu-satunya propinsi di Indonesia yang dapat nilai A. Kedua, DIY memiliki peta jalan reformasi dan birokrasi yang mandiri. Banyak sekali ukuran DIY, untuk kita tetapkan jadi role model nasional bagi daerah lain,” tutur Yuddy seusai acara Penguatan Akuntabilitas Publik di Hotel Inna Garuda pukul 11.00 WIB.

Yuddy menyadari selama ini masih banyak propinsi di Indonesia yang mendasarkan pembangunan daerah pada anggaran. Idealnya pembangunan, mengeluarkan sedikit anggaran dengan hasil yang optimal.

Hal inilah yang menjadi pekerjaan rumah bagi propinsi dan instansi terkait. “Banyak instansi pusat belum melaksnakan, pembangunan fisiknya orientasi pada belanja modal. Kinerja akuntabilitas di sini bukan ukuran penghabisan anggaran. (idealnya) Ini serapan sedikit tapi hasil maksinal ini contohnya di jogja,”.

Terkait dengan catatan instansi pusat yang memiliki PR akuntabilitas yang belum sempurna, Yuddy tidak berkomentar banyak. "Ini memang ada kebijakannya, tapi (kewenangan) Menteri Keuangan." |Winda Efanur FS|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next