Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

LKRI menggugat MPR karena amandemen tidak mensejahterakan rakyat

anggota LKRI anggota LKRI

Sleman-KoPi| Puluhan anggota LKRI menggugat MPR RI periode tahun 1994-2004 terkesan mengagetkan, pasalnya dilihat dari rentang waktu 1994-2004 kini gugatan pihak LKRI memang kadaluarsa. Namun mereka berdalih lamanya waktu gugatan karena mereka membutuhkan waktu untuk melakukan kajian.

“(Persoalan lama) Karena rakyat menyampaikan peristiwa ini, rakyat bangsa yang menyadari hak dan kewajiban, advokat mempelajari,” tutur penasehat hukum LKRI Syarifuddin P. Simbolon.

Hasil-hasil amandemen UUD 1945 tidak lagi mencerminkan kesejahteraan untuk rakyat. Sehingga pihak LKRI berupaya membatalkan amandemen UUD 1945 dan secara kontinyu menerapkan kembali UUD 1945.

Syarifuddin menambahkan tidak hanya satu amandemen MPR RI periode 1994-2000, namun total empat amandemen UUD 1945. Berupa amandemen UUD 1945 pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Di dalamnya akan digugat beberapa pasal yang menyangkut tentang kedaulatan rakyat, hak-hak warga negara dan penguasaan ekonomi.

“Dampak (amandemen) yang kita alami jelas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dipergunakan sebesar-besarnya untuk rakyat, faktanya apa sudah diberikan kepada rakyat? Fakta menunjukan rakyat yang terlantar, periksa pasal 33, pasal 28, pasal 1 ayat 2,” jelas Syarifuddin. |Winda Efanur FS|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next