Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

KPI harus bisa bertindak seperti KPK

KPI harus bisa bertindak seperti KPK

Jogja-KoPi| Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam dunia penyiaran bagaikan singa yang tidak memiliki taring, hanya bisa menggertak namun tidak bisa menggigit.

"Menggigit sih iya tapi hanya terasa geli", kata Dr. Hermin Indah, Dosen UGM dalam dialog publik daerah optimalisasi peran masyarakat dalam mengawal perubahan UU Penyiaran, Rabu (27/3), bertempat di Ruang Seminar Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, UGM.

Penguatan peran KPI dalam menangani masalah peyiaran di Indonesia perlu dilakukan. Menurut Hanafi Raiz, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, KPI harus benar-benar memiliki otonomi, keindependenan, dan kewibaan dalam menilai setiap tayangan yang ada. "Penting untuk KPI menjadi KPK dalam penguatan ini", tambahnya.

Perubahan UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 diharapkan mampu menperkuat peran KPK dalam penyiaran. "Kami akan senjatai KPI dengan perangkat hukum yang kuat agar KPI memiliki taring dalam menilai program yang ditayangkan", jelas Hanafi Raiz.

Perangkat hukum tersebut megatur segala macam hukuman dan sanksi yang akan diberikan kepada lembaga penyiaran yang melanggarnya.

"KPI ketika menilai TV swasta yang tidak sesuai dengan P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) tidak hanya sekedar menegur tapi diberikan sanksi, hukumannya harus jelas.KPI benar-benar punya otonomi, Independent, wibawa untuk menentukan denda dan sanksi sehingga di dengar oleh media-media yang melanggar. Lembaga ini harus powerful", papar Hanfi Raiz.

Sementara itu, Bekti Nugroho, anggota KPI Pusat, mengatakan bahwa KPI harus memiliki taring, supaya lembaga penyiaran menggigil. Namun jika KPI hanya dipandang sebagai lembaga-lembagaan tanpa perangkat hukum yang kuat, maka KPI akan terus kehilangan taringny.

"Jika KPI hanya sebagai lembaga-lembagaan negara ya gini, hanya geli taringnya", ungkap Bekti Nugroho.

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next