Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Koalisi tuntut Kepala Kejati DIY diberhentikan

kanakn: Direktur ICM , Tri Wahyu kanakn: Direktur ICM , Tri Wahyu

Jogjakarta-KoPi| Rencana Koalisi Selamatkan Pemberatasan Korupsi Jojakarta untuk mengajukan Pra Peradilan terhadap SP3 IS dan EBN masih terkendala kopian SP3 oleh Kejaksaan Tinggi DIY.

“Kita sudah berusaha untuk meminta surat keputusan penghentian perkara namun sampai sekarang kita belum mendapatkannnya. Kita masih menunggu Kejati memberikan kepada kita,” jelas Direktur LBH Jogjakrta, Amzal Wahyudin saat konferensi pers di PUKAT UGM pukul 10.40 WIB.

Amzal mengharapkan pihak Kejati beriktikad baik memberikan kopian SK SP3 dengan sukarela upaya transparasi dan akuntabilitas kepada publik. Namun Amzal juga mengancam akan mengadukan ke Komisi Informasi Daerah.

“Jika Kejati tidak memberikan dengan sukarela, kami akan mengajukan ke Komisi Infomasi Daerah untuk bisa mengakses SP3 yang dikeluarkan oleh Kejati,” imbuh A,zal.

Sementara untuk mekanisme Pra Peradilan, koalisi menyertakan 8 pemohon yang masng-masing dari 8 LSM. Pihak koalisi juga telah menyiapkan beberapa penasehat hukum untuk menghadapi pra peradilan.

Selain menuntut SP3 pihak koalisi juga menuntut dugaan pelanggaran sumpah jabatan Kepala Kejati DIY I Gede Sudiatmaja ke Kantor Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas).

“Koalisi meninta agar Pak I Gede Sudiatmaja diberhentikan dengan tidak hormat sebagai jaksa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 2008,” papar Tri Wahyu. |Winda Efanur FS|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next