Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Tambang

Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Tambang

Siaran Pers

Salam Demokrasi

Apemindo (Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia), telah melakukan Permohonan Uji Materi Pasal 102 dan 103 Undang-Undang Mineral dan Batubara (Perkara No.10/PUU-XII/2014). Pasal-pasal tersebut mengatur kewajiban pemegang IUP (Ijin Usaha Pertambangan) dan IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus) untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan / atau batu bara, serta wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri. Oleh Apemindo dipandang, pasal-pasal tersebut di atas tidak bisa diartikan sebagai larangan ekspor bahan mineral mentah, sehingga pengaturannya inkonstitusional.

Mengetahui adanya judicial review tersebut, sejumlah ormas yang tergabung dalam Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Tambang (IHCS, FITRA, PWYP, P3M, KIARA), siang tadi di Mahkamah Konstitusi melakukan pendaftarana gugatan intervensi terhadap Permohonan Uji Materi Undang-Undang Minerba yang dimohonkan Apermindo, untuk menjadi pihak terkait, dengan alasan sebagai berikut :

 

Pertama. Undang-Undang Minerba tegas melarang ekspor mineral mentah dan tegas mewajibkan pembangunan smelter. Pertambangan adalah jenis usaha yang padat modal, berteknologi tinggi dan penuh resiko. Maka hanya perusahaan yang kuat yang dapat maju di pertambangan. Oleh karenanya tidak cukup beralasan kalau perusahaan-perusahan menolak pembangunan smelter; 

 

Kedua. Pasal 169 Undang-Undang Minerba, mewajibkan renegosiasi pertambangan selesai setahun setelah undang-undang diundangkan, dan Pasal 170 Undang-Undang Minerba mewajibkan pemurnian dilakukan  setelah 5 tahun undang-undang diundangkakan. Kini Undang-Undang Minerba telah berusia 5 tahun, seharusnya perencanaan pembangunan smelter disusun setelah setahun undang-undang diundangkakan, bukannya justru menolak setelah 5 tahun undang-undang diundangkan. Keterlambatan renegosiasi pertambangan jelas diakibatkan ketidaktegasan pemerintah;

 

 Ketiga. Pengolahan dan pemurnian hasil penambangan, serta pembangunan pabrik smelter akan mengakibatkan penerimaan negara dari sektor tambang dan kekayaan alam yang berupa mineral dan batu bara bisa dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

 

 Merdeka 100 %

Jakarta, 11 Maret 2014

Hormat Kami  

 

 Para Pemohon Intervensi :

 

1. Gunawan, Ketua IHCS (Indonesian Human Rights Committee for Social Justice);

 

2. Yeni Sucipto, Sekjend Fitra (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran);

 

3. Abdul Waidl, Sekretaris P3M (Pusat Pengembangan Pesantren & Masyarakat);

 

4. Abdul Halim, Sekjend KIARA (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan);

 

5. Maryati Abdullah, Koordinator Nasional PWYP (Publish What You Pay) Indonesia

 

 Tim Kuasa Hukum (Tim Advokasi Rakyat untuk Kedaulatan Tambang) :

Ridwan Darmawan, Benidikty Sinaga, Janses E Sihaloho, Arif Suherman, Anton Febrianto, Priadi Talman, Ecoline Situmorang, Henry David Oliver Sitorus, Dhona El Furqan, Ahmad Marthin Hadiwinata

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next