Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Kepala desa se-Indonesia menunggu Jokowi tepati janji

Kepala desa se-Indonesia menunggu Jokowi tepati janji
Pada 27 Mei 2015 yang lalu, kepala desa yang tergabung dalam  APDESI ( Aliansi Pemerintah Desa Indonesia) berunjuk rasa di halaman  Istana Merdeka. Mereka menuntut Presiden Jokowi untuk merevisi Peraturan Pemerintah No.14 tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan Undang-Undang No.6 tahun 2014. Saat ini mereka menunggu Jokowi menepati janjinya.
 
Magelang-KoPI|  Melalui perwakilan yang diterima  pihak istana menuntut agar  Presiden Jokowi merubah pasal 81 tentang sistem perhitungan pendapatan Kepala Desa dan perangkatnya dan pasal 100 tentang tanah bengkok menjadi aset kabupaten.
 
Hasil pertemuan itu menghasilkan janji Presiden Jokowi untuk merevisi dan segera memerintahkan membuat draf revisi  ke dua pasal itu maksimal dua minggu lagi.
 
Kepala Desa Kalinegoro Kabupaten Magelang, Hazid Mulyono, misalnya, menyatakan bahwa tanah bengkok secara moral historis merupakan wibawa  seorang kepala desa bagi rakyatnya.
 
"Nilainya tidak hanya sekedar dihitung dengan berapa rupiah yang dapat dihasilkannya, tetapi tanah bengkok adalah tanah pakukuh." Katanya.
 
Menegaskan pendapat Hazid, Sosiolog Universitas Airlangga, Novri Susan, melalui telepon memberikan tanggapan bahwa tanah bengkok tidak hanya bernilai secara material an sich tetapi  juga bernilai secara sosiokultural.
 
"Kepala desa tanpa tanah bengkok seperti seorang kesatria tanpa kerisnya.Tanah bengkok adalah bentuk penghormatan rakyatnya kepada Kepala Desa atas segala sumbangsihnya terhadap kemajuan dan kemakmuran desanya." Jelas Novri Susan.
 
Sistem penghitungan pendapatan Kepala Desa dan Perangkatnya juga dirasa masih terlalu kecil. Dalam situasi perekonomian yang serba sulit ini, isi  ke dua pasal dirasakan terlalu kecil dan habis oleh laju inflasi. Tanah bengkok diganti dengan nominal uang sekitar 1,5 juta rupiah.
 
"Mereka takut dengan penghasilan yang relatif kecil itu pelayanan terhadap masyarakat akan terganggu. Bandingkan dengan kebijakan Gubernur  DKI Jakarta yang menggaji Lurahnya dengan take home pay senilai puluhan juta rupiah, " imbuh Sosiolog berwajah oriental tersebut.
 
Harapan Para Kepala Desa kini sepenuhnya bergantung pada kebijakan Presiden Jokowi  untuk segera merevisi Peraturan Pemerintah Nomor  43 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU No,6 th 2014.
 
Toh, bagaimana pun kepala desa adalah pemerintahan terkecil yang berada di garda paling depan di hadapan rakyat. Keberhasilan kepala desa tentunya juga keberhasilan pemerintahan Presiden Jokowi. Untuk itu, Jokowi harus menepati janjinya.| Endres Hermawan
      
 
 
back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next