Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Kenaikan tarif parkir tak punya landasan hukum

Kenaikan tarif parkir tak punya landasan hukum
Surabaya - KoPi| Sejak 18 Agustus lalu, Dinas Perhubungan Kota Surabaya menetapkan tarif parkir baru. Tarif retribusi di tepi jalan untuk motor yang semula Rp 500 naik menjadi 1Rp 1.000, dan untuk mobil/sedan/pick-up dari Rp 1.500 menjadi Rp 3.000.
 

Namun Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) menilai kenaikan tarif atau retribusi parkir tepi jalan umum tersebut bermasalah. Selain karena landasan hukumnya kurang kuat, Dinas Perhubungan Kota Surabaya juga dinilai tidak mempersiapkan sarana dan prasarana dengan baik. 

"Dinas Perhubungan tidak siap menerapkan tarif parkir baru sehingga apa yang dilakukan terlalu dipaksakan," kata Ketua YLPK Jatim, M Said Sutomo, di Surabaya, Jumat (21/8). 

Salah satu buktinya adalah tetap digunakannya karcis lama, meski tarif baru sudah berlaku. Bahkan di karcis lama yang tertera nominal Rp 500 untuk sepeda motor tersebut ditambahi stempel tarif baru dengan nominal Rp 1.000. Untuk karcis mobil, di karcis lama tertera nominal Rp 1.500 namun ditambahi stempel tarif baru Rp 3.000. Hal itu terlihat seperti satu tiket memiliki dua tarif yang berbeda. YLPK mengatakan, seharusnya tiket yang digunakan adalah yang baru dengan tarif yang baru. 

"Di situ juga tertera landasan hukumnya yang baru. Sebab, karcis lama tentu landasan hukumnya beda dengan tarif baru," kata Said. 

Jika Dinas Perhubungan beralasan masih ada sisa karcis lama, Said mengatakan itu terlalu mengada-ada. Karcis lama harus dibuang dan diganti dengan karcis baru karena nilai dan landasan hukumnya berbeda. 

Said juga menambahkan, kenaikan tarif parkir harus mendapat persetujuan DPRD karena melibatkan masyarakat umum. Dasar hukum yang dipakai adalah Perda, bukan dengan Perwali.

Selain itu, kenaikan parkir juga harus diimbangi dengan perlindungan terhadap konsumen. Artinya, kendaraan yang diparkir tersebut harus diasuransikan. Jika terjadi sesuatu seperti kehilangan, pemilik kendaraan akan mendapatkam ganti rugi. 

"Tanpa adanya asuransi, jelas telah terjadi pelanggaran UU Perlindungan Konsumen," katanya. 

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next