Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Kasus BG, pengamat : ada polisi bukan penegak hukum ?

Kasus BG, pengamat : ada polisi bukan penegak hukum ?

Jogjakarta-KoPi| Reputasi KPK seolah turun setelah Hakim Sarpin memenangkan Budi Gunawan (BG), bahkan dengan kasus teranyar pajak Hadi Poernomo semakin melorotkan reputasi KPK di mata hukum Indonesia.

Para pengamat hukum dari PUKAT UGM memandang kejadian tersebut memprihatinkan bagi masa depan hukum Indonesia.
Menurut peneliti PUKAT, Hifdzil Alim mengatakan pra peradilan Hakim Sarpin melepaskan BG karena alasan BG tidak termasuk dalam polisi penegak hukum. Dari itu PUKAT mengkaji perundang-undangan tentang definisi dan fungsi polisi.

“Jadi kami berpikir hakim Sarpin ada polisi yang bukan penegak hukum. Dari putusan Hakim Sarpin terhadap BG, saya melakukan riset 30 undang-undang dari tahun 1961. Di bab 1 bagian dari definisi operasional, nah itu gak ada definisi penegak hukum adalah kepolisian ? “, kata Hifdzil saat menjadi narasumber diskusi di FH. UGM pagi tadi.

Hifdzil menambahkan pada UUD 1945 pasal 34 ayat 1 tentang Ketahanan dan Keamanan Negara belum menyatakan bahwa polisi bagian dari penegak hukum.
Pada UU no.2 pasal 2 tahun 2002 tentang kepolisian menyatakan kepolisan alat negara penegak hukum. Namun persolannya hanya masuk dalam penjelasan pasal bukan pasalnya yang menjadi norma.

Justru definisi secara tepat tertera pada UU No. 13 Tahun 1961 tentang kepolisian. Secara eksplisit menjelaskan polisi merupakan alat negara penegak hukum. Bila belum menyentuh perundangan tersebut, wewenang polisi menjadi sempit hanya menyoal masalah ketertiban dan keamanan.

“Kita bertanya apakah ada polisi yang bukan penegak hukum? Kalau yang dianggap penegak hukum Bareskrim saja berarti kalian ditilang sama ditlantas bisa lolos, mereka hanya mengatur lalu lintas tidak berwenang menilang ”, papar Hifdzil.
Terkait dengan kasus BG melalui pemahaman UU No. 13 Tahun 1961 tentang Kepolisian, semua polisi merupakan penegak hukum. Sehingga Komjen BG bisa diperiksa dan diteruskan kasus hukumnya.
|Winda Efanur FS|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next