Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Johan Budi SP: SP3 Idham Samawi selesai, bila tak puas silakan gugat

Johan Budi SP: SP3 Idham Samawi selesai, bila tak puas silakan gugat

Jogjakarta-KoPi| Selepas Kejaksaan Tinggi DIY mengeluarkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3) pada Selasa 4 Agustus 2015 lalu, status Idham Samawi sebagai tersangka korupsi Persiba Bantul dicabut. 

Namun, terbitnya SP3 tersebut memicu aksi dari Koalisi Selamatkan Pemberantasan Korupsi Jogjakarta. Koalisi yang beranggotakan 23 lembaga menuntut pihak KPK untuk ikut turun tangan menyelesaikan kasus ini.

Sebelumnya pada Hari Jumat 7 Agustus lalu perwakilan koalisi mendatangi kantor KPK, menyerahan lima dokumen dan tiga buah CD rekaman terkait kasus korupsi Persiba Bantul.

Namun secara terpisah ketua KPK sementara Johan Budi SP mengatakan keluarnya SP3 terhadap Idham Samawi sudah menjadi produk hukum yang sah. SP3 Sudah menjadi kewenangan pihak kepolisian dan kejaksaan terkait.

Dalam hal ini KPK tidak memilki keterkaitan khusus, namun Johan mempersilahkan bagi masyarakat yang berkeberatan untuk mengajukan gugatan terhadap SP3 tersebut.

“SP3 itu kan produk hukum yang sah, itu kewenangan produk hukum, kalau sudah di SP3 itu artinya tidak cukup bukti-bukti yang terpenuhi. Kalau mau ya digugat masyarakat, kalau KPK tidak bisa, itu dari penegakan hukum yang sah dari kejaksaan atau kepolisian,” jelas Johan Budi disela diskusi ‘Mengawal Dana hingga Desa’ di Kepatihan pukul 17.00Wib.

Johan juga menegaskan KPK tidak bisa melakukan penyelidikan baru pada kasus yang sama dan sudah mendapat SP3.

“Kalau pengambil alihan itu bukan kasus yang SP3,” tutur Johan.

Sementara untuk status anggota dewan Idham Samawi, Johan menuturkan diputuskan dengan berdasarkan Undang-undang Pilkada yang berlaku.

“Anggota dewan menjadi tersangka kan gak dilantik,,kalau berkaitan dengan pilkada kaitan dengan DPR dan DPRD itu ada yang menangungi UU pilkada dan pemilu, sepajang itu gak dilarang, kpk dalam konteks ini hanya menghimbau, dalam sisi peraturan dianulir dari UU, ya KPK tidak bisa,” pungkas Johan. |Winda Efanur FS|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next