Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

JIPP minta KPU mendiskualifikasi Gerindra dalam Pilkada 2015

JIPP minta KPU mendiskualifikasi Gerindra dalam Pilkada 2015
Jakarta-KoPi| Jaringan Independen Pemantau Pilkada (JIPP) akan melaporkan Partai Gerindra berkaitan dengan tuduhan politik uang.  JIPP juga meminta Bawaslu dan KPU mendiskualifikasi Partai Gerindra dari kesertaaanya dalam pilkada serentak 2015.
 
Hendrawan Sugiarto,SH,.MH, Koordinator Divisi Advokasi & Pelaporan mengatakan banyak laporan resmi kepada JIPP, khususnya di Sulawesi Selatan tentang indikasi dugaan politik uang yang dilakukan oknum pengurus Partai Gerindra Sulawesi Selatan.
 
"Latinro Latunrung sebagai ketua Dewan Pimpinan Daerah  menerima pemberian uang/barang dalam arti dapat di kategorikan gratifikasi yang tidak diatur dalam ketentuan hukum dan perundang-undangan dalam hal mendapatkan rekomendasi pencalonan kepala daerah sebagaimana yang tertuang dalam UU nomor 1 tahun 2015 pada pasal 47 "Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur, Bupati, dan Walikota." Dalam hal tersebut maka partai tersebut jika terbukti akan di diskualifikasi". Kata Hendrawan dalam rilisnya.
 
Menanggapi laporan tersebut dengan barang bukti yang telah diterima JIPP, maka pihaknya akan segera melaporkan aduan ini ke Bawaslu Pusat. Menurut Hendrawan, semua ini juga tidak menutup kemugkinan juga akan melaporkan Ketua DPD Gerindra Sulawesi Selatan, Latinro Laturung ke Mabes Polri. Dasar aduan ini adalah sinyalemen adanya perbuatan melawan hukum dengan membuat kebijakan mematok mahar kepada sejumlah calon kepala daerah untuk mendapatkan rekomendasi.
 
"Kami juga mencoba melihat memang seminggu ini ramai di media cetak dan online lokal disana berita terkait kasus tersebut."
 
JIPP akan segera menindaklanjuti kasus ini dan melakukan investigasi mendalam. Hendra menegaskan bahwa hal ini penting sebagai upaya penegakan demokrasi dan menjadi pelajaran bagi partai lain untuk melakukan proses demokrasi secara jujur dan meminimalkan praktik korupsi.| 
 
 
back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next