Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Masih Berpusat Pada Institusi Bukan Hakim Secara Personal

Sleman-KoPi|Kemerdekaan kekuasaan kehakiman merupakan salah satu prinsip utama dalam konsep negara hukum. Namun dalam kenyataannya kekuasaan kehakiman sebagai institusi tidak serta merta mendapatkan jaminan kemerdekaan hakim secara personal. Meskipun jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman sudah dicantumkan secara ekplisit di dalam konstitusi pasal 24 ayat 1 UUD 1945, tetapi peraturan perundang-undangan yanga  ada dibawahnya seringkali tidak koheren dan justru malah cenderung mengkooptasi.

 

Hal itu dikemukan oleh Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakutas Hukum UGM, Ibnu Sina Chandranegara, dalam ujian terbuka promosi doktor yang berlangsung Sabtu (19/5) di Fakultas Hukum UGM.Ibnu menyebutkan penuangan makna jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman setelah adanya perubahan UUD 1945 dilakukan dengan dua jenis yakni pola kebijakan reformasi peradilan yaitu penuangan jaminan institusional kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan penuanganan jaminan personal kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

Ia menjelaskan, kemerdekaan kekuasaan kehakiman hanya dipahami sebagai kemerdekaan institusi melalui kebijakan satu atap, dimana kemerdekaan hanya ditempatkan lebih kepada ketua-ketua lembaga seperti Ketua Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Negeri dan para pelaksananya bukan pada para hakim sebagai pribadi. Akibatnya terdapat relasi atasan-bawahan secara administratif yang mengaburkan posisi letak kekuasaan kehakiman dan kemandiran hakim.  

“Hal ini berpotensi melahirkan intervensi yang lahir dari birokrasi peradilan,” ungkapnya.

Berdasarkan implikasi negatif yang timbul dari penuangan makna jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman, menurutnya perlu adanya perubahan dan penyempurnaan meliputi perubahan pola penuangan makna kemerdekaan kekuasaan kehakiman melalui pola kemandirian personal yang akan membawa kemerdekaan institusi.

 “Apabila ada perubahan pola tersebut maka kemerdekaan kekuasaan kehakiman akan lebih berpusat pada hakim dan tidak semata-mata pada institusi,” imbuhnya.

Selain itu menurutnya juga perlu diaplikasikan sistem pembagian tanggung jawab dalam manajemen hakim.  Pengembangan sistem ini akan menyempurnakan sistem satu atap yang saat ini menjadi anomali dalam manajemen hakim. “Penerapan sistem ini akan meringankan beban Mahkamah Agung dan mengoptimalkan fungsi dan eksistensi Komisi Yudisial dalam menopang kemerdekaan kekuasaan kehakiman,” katanya. (Humas UGM/Gusti Grehenson)

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next