Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Indonesia harus tinjau ulang semua kerjasama dengan Australia

Monitorday Monitorday

Langkah kebijakan yang diambil Pemerintah Indonesia untuk membatalkan sementara kerja sama militer dengan Australia karena menghina Pancasila dinilai sudah tepat.

Aksi provokasi Australia ini bukanlah sesuatu yang baru karena sudah berulangkali baik secara langsung maupun tidak kepada Pemerintah dan rakyat Indonesia terutama di Timor Barat. Perlakuan buruk Australia terhadap Indonesia bukan saja terbatas pada militer Indonesia,tetapi juga terhadap Pemerintah,bangsa dan rakyat Indonesia serta kedaulatan NKRI.

Sehubungan dengan itu, kami meminta Jakarta untuk meninjau ulang seluruh kerjasama yang pernah dibuat dengan Australia, dimana kebanyakan dari perjanjian-perjanjian masa lalu sudah tidak bisa digunakan lagi. Hal ini dikatakan Ketua Peduli Timor Barat, Ferdi Tanoni kepada pers di Kupang, Kamis (5/7)

Ferdi Tanoni,yang juga mantan agen imigrasi Australia ini membeberkan kepada pers catatan Peduli Timor Barat tentang sikap buruk dan licik Pemerintah Australia terhadap Indonesia antara lain,bahwa untuk menguasai Laut Timor, awalnya secara sepihak Australia menetapkan Zona Perikanan Australia hingga hampir mencaplok Pulau Rote.

Kemudian secara sepihak pula Australia menetapkan Zona Perikanan Australia yang ditetapkan tersebut menjadi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Australia di Laut Timor dan Arafura.

Guna memperkuat pencaplokan kedaulatan Indonesia tersebut, Australia dengan segala daya liciknya mengajak Indonesia membuat perjanjian RI-Australia pada tahun 1997 tentang ZEE dan batas-batas dasar Laut Tertentu di Laut Timor dan Arafura.

Namun Perjanjian RI-Australia 1997 tersebut hingga saat ini belum diratifikasi kedua pemerintahan dan tidak mungkin bisa diratifikasi lagi.

Walaupun demikian dan perjanjian yang berisi 11 pasal ini dengan jelas menyatakan “Perjanjian ini baru mulai berlaku pada saat pertukaran piagam-piagam ratifikasi” kedua Negara.

Tetapi Australia secara sepihak pula mengklaim Gugusan Pulau Pasir sebagai Cagar Alam milik Australia. Hal ini tentu saja ditolak rakyat Timor Barat dan NTT. Pasalnya selama ratusan tahun, sejak bangsa Australia belum ada, mereka sudah menjelajah dan mencari ikan di seputar Gugusan Pulau Pasir.

Akibat dari pada tindakan sepihak Australia ini, belasan ribu perahu nelayan tradisional Indonesia dijebak Australia kemudian dimusnahkan dan para nelayan Indonesia dihukum dan dipenjarakan.

Dan kasus pelecehan Australia yang terkini terhadap Pemerintah, bangsa dan rakyat Indonesia adalah Kasus Petaka Tumpahan Minyak Montara 2009 yang terjadi di perairan Australia kemudian mencemari sekitar 90 % wilayah perairan Indonesia di NTT,tetapi Australia melindungi perusahaan minyak asal Thailand PTTEP dengan menutupi kasus ini dan melarikan diri dari tanggung jawabnya.

Padahal antara Pemerintah RI-Australia memiliki Memorandum of Understanding (MoU) tentang “Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut”, tetapi Australia menolak untuk menggunakan MoU ini guna menyelesaikan petaka tumpahan minyak Montara 2009 yang telah membunuh lebih 100.000 mata pencaharian rakyat miskin yang bermukim di pesisir NTT. 

"Masih banyak lagi kasus pelecehan Australia terhadap bangsa Indonesia dalam catatan kami," tegas Tanoni.

Ironisnya,kata penulis buku “Skandal Laut Timor,Sebuah Barter Politik Ekonomi Canberra-Jakarta ini bahwa pejabat kita di Jakarta selalu saja dengan mudah mau menerima dan mempercayai permintaan dari Pemerintah Australia dan melupakan berbagai insiden yang terjadi.

"Kami tidak meminta Indonesia harus berperang dengan Australia,akan tetapi Jakarta harus bersikap tegas terhadap Canberra untuk melaksanakan berbagai kerjasama bilateral dengan Indonesia haruslah mengedepankan prinsip kebenaran,kejujuran dan keadilan.Tanpa memiliki hubungan yang erat dengan Australia pun Indonesia tidak kiamat," katanya.

"Sehubungan dengan insiden ini,kami meminta Presiden Jokowi membatalkan rencana kinjungan nya ke Australia, Pemerintah Indonesia harus meninjau kembali MoU 1974 di Laut Timor tentang hak-hak nelayan tradisional, Perjanjian RI-Australia tahun 1997 dan Kerjasama Bidang kemaritman Indonesia-Australia tidak dilanjutkan hingga Australia melaksanakan tanggungjawabnya terhadap Petaka Tumpahan Minyak Montara 2009 di Laut Timor", demikian Ferdi Tanoni sampaikan. |Jack|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next