Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

IHCS Luncurkan Buku 'Demokrasi Petani'

IHCS Luncurkan Buku 'Demokrasi Petani'

Jogjakarta-KoPi|Isu pertanian selalu ramai dalam perbincangan nasional. Terlihat dari upaya pemerintah banyak meluncurkan program kemajuan pertanian. Bahkan tema pertanian tengah naik daun setelah presiden Jokowi mencanangkan program swasembda pangan.

Namun wacana indah itu hanya riuh di kalangan pemerintah pusat. Di balik itu banyak persoalan pertanian meminta penyelesaian dan keadilan. Hal itulah yang mendorong IHCS (Indonesian Human Rights Commitee For Social Justice) memecahkan persolan pertanian secara umum.

IHCS selama ini bergerak di bidang advokasi pertanian. Tujuannya membela hak-hak petani sekaligus mempertegas kewajiban negara kaitannya dengan kesejahteraan petani.

Untuk mendukung misi dari IHCS, mereka mengadakan workshop bersama sekaligus peluncuran buku ‘Berdaulat di Daerah’. Buku karya Ketua Komite pertimbangan organisasi IHCS, Gunawan diharapkan menjadi panduan demokrasi di daerah. Untuk pemajuan dan pembelaan hak atas pangan, hak petani, dan masyarakat yang bekerja di pedesaan.

Dalam buku ini banyak mengupas solusi permasalahan pertanian. Salah satunya persoalan ketahanan pangan. Disadari oleh Gunawan ketersediaan lahan kita semakin sempit seiring meningkatnya pembangunan. Bila arah pemerintah menuju ke kedaulatan pangan otomatis harus ada penambahan lahan.

Menurut Gunawan hal itu sudah diantisipasi dengan adanya redistribusi lahan oleh pemerintah. Namun tidak menutup kemungkinan ada hambatan di dalamnya.

“Pemerintah banyak mengeluarkan tentang undang-undang yang mengatur redistribusi lahan. Namun yang menjadi persolan, kalau yang lokasi lahannya itu di perbatasan Kalimantan atau Papua, juga menjadi masalah. Kita berusaha mengoptimalan tanah di Jawa, karena kata SBY dan Jokowi kita ada lahan 9,2 juta Ha”, paparnya.

Gunawan menambahkan minimnya lahan juga dilatarbelakangi oleh penafsiran yang salah tentang undang-undang. Adanya Keppres 55 warisan Orde Baru diadopsi oleh SBY menjadi Perpres. Poin penting di dalamnya ada kata kepentingan umum. Kepentingan umum diarahkan ke pembangunan infrastruktur bukan ke tanah atau sawah.

“Melalui pemahaman itu mindset-nya membangun infrastruktur seperti bandara atau lainnya, padahal kepentingan umum itu ada sisi sosial masyarakat bisa membuat masjid, gereja, termasuk lahan untuk sawah. Jadi pola pikir sebaliknya, tanah untuk kepentingan umum yang lain. Di sinilah sawah menjadi korban”, kritik Gunawan. |Winda Efanur FS|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next