Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

IDI dan PDUI tolak program Dokter Layanan Primer

IDI dan PDUI tolak program Dokter Layanan Primer

Jogja-KoPi│Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) tolak program Dokter Layanan Primer dengan alasan waktu program yang lama serta akan timbulnya dualisme lembaga penyelenggara uji kompetensi dokter.

Dr. Marlinda Irwanti SE, M.Si, Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar dalam International Seminar On Primary Care Medicine Indonesia to Strengthen The Universal Coverage (Jaminan Kesehatan Nasional-JKN-Indonesia) yang bertempat di Hotel Tentrem Yogyakarta (3/4), mengatakan bahwa Program DLP merupakan amanah dari UU Nomor 20 tahun 2013 tentang pendidikan kedokteran dan sudah diuji materi oleh MK sempat mendapat penolakan dari IDI dan PDUI.

"Harusnya ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2013, ini sudah 2017. Sudah telat 4 tahun", tambahnya.

Di sisi lain PDUI meminta MK menghapus DLP dalam Undang-Undang Pendidikan Kedokteran dengan berbagai alasan, salah satunya akan adanya dualisme lembaga penyelenggara uji kompetensi dokter. Sedangkan, DI menolak dikarenakan waktu yang dihabiskan untuk program DLP cukup lama.

“Padahal DLP perlu, 80% masalah kesehatan berada dilayanan primer di Indonesia”, kata Dr. Marlinda Irwanti SE, M.Si
Sementara itu, bentuk program DLP sendiri belum ada kejelasan hingga saat ini. Hanya terdapat 17 Fakultas Kedokteran dengan akreditasi A yang mendukung DLP dari 73 Fakultas Kedokteran. Padahal pada tahun 2019, penyediaan Layanan Kesehatan primer (LKP) akan dilakukan oleh Dokter Layanan Primer (DLP) bukan dokter umum.

“Untuk itu Komisi X DPR RI berharap agar terdapat kejelasan dalam bentuk DLP dan pembentukannya segera dilakukan dengan terus memberikan dukungan penuh terhadap program Dokter Layanan Primer (DLP) untuk kepentingan mensejahterakan masyarakat Indonesia, salah satunya dengan membentuk Panita Kerja (Panja)”, kata Dr. Marlinda Irwanti SE, M.Si.

 

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next