Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2016, DIY berpredikat BB

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2016, DIY berpredikat BB

Jogja-KoPi| Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali menyelenggarakan penyerahan laporan hasil evaluasi akuntabilitas instansi pemerintah (LHE AKIP) tahun 2016 pada pemerintah kabupaten/kota regional III di gedung JEC Yogyakarta, Senin (6/2). Acara ini dihadiri oleh Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X, dan Wakil Ketua KPK.

Sebelumnya, Kementrian PAN RB telah menyerahkan LHE AKIP kepada pemerintahan kabupaten/kota regional wilayah I di Bandung, dan regional II di Surabaya. Dan untuk wilayah regional III, terdiri dari 156 kabupaten/kota dari Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua barat, Jawa tengah ,dan DIY.

Pada regional I dan II, Bandung dan Banyuwangi mendapatkan predikat akuntabilitas A, namun untuk regional III tidak ada yang mencapai predikat A,hanya BB yang keempatnya di wilayah DIY. Keempat wilayah itu adalah Sleman, Bantul, Kulonprogo, dan Kota Yogyakarta.

Menteri PAN RB, Asman Abnur menanggapi agar bupati, walikota, dan sekretaris daerah beserta pimpinan daerah agar lebih serius dan berkomitmen untuk mendorong percepatan implementasi reformasi birokrasi. Kepala daerah daerah diharapkan memberikan perhatian agar terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Keberhasilan yang dicapai dua daerah yaitu Bandung dan Banyuwangi, Menteri PAN RB, Asman Abnur mengharapkan agar dua daerah ini bisa direplikasi dan diikuti di kabupaten/kota regional III. Untuk Kabupaten Banyuwangi, dinilai telah berhasil mengimplementasikan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Provinsi).

"Saya sarankan segera lakukan replikasi ke instansi pemerintah lain yang sudah lebih baik SAKIPnya,"tegasnya.

Menteri Asman juga mengapresiasi capaian yang telah didapat oleh pemerintah kabupaten/ kota dengan predikat baik hingga sangat baik. Keberhasilan SAKIP akan sangat berdampak pada efisiensi dalam penggunaan anggaran.

"Semakin tinggi nilai-nilai akuntabilitas kinerja,semakin tinggi tingkat efisiensi anggaran," ujar menteri Asman.

SAKIP ini bukanlah dokumen semata, dimana SAKIP ini akan mempengaruhi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara/daerah jika diimplementasikan dengan benar. Anggaran negara/daerah ini hakikatnya merupakan dana yang terkumpul dari rakyat.

Sehingga kinerja dari Bupati, walikota dan sekretaris daerah agar lebih memperbaiki kinerjanya pada layanan publik.

Perbaikan kinerja dan sistem akuntabilitas ini juga sebenarnya sangat berdampak pada pencegahan tindak korupsi. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menjelaskan bahwasanya kualitas layanan publik juga akan mempengaruhi indeks persepsi korupsi, yang nantinya dapat menurunkan angka tindak korupsi.

"KPK jilid IV ini tidak cukup ke penindakan tapi juga ke pencegahan tindak korupsi," ujar Alexander Marwata.
Sri Sultan Hamengkubuwono X juga mengungkapkan agar capaian akuntabilitas dapat menjadi barometer untuk kinerja yang baik. Sultan mengharapkan agar anggaran nantinya dapat dipakai untuk pembangunan wilayah bukan pemborosan.

"Saya harapkan agar anggaran daerah atau negara dapat dipakai untuk pengembangan wilayah bukan penghabisan," himbau Sri Sultan Hamengkubuwono X. |Syidiq Syaiful Ardli|

 

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next