Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Dr. Mukhtasor: Indonesia Tidak Boleh Diam Soal Montara

Dari kiri ke kanan : Frans Padak Demon-Ferdi Tanoni-Fary Franscis-H.Syahrulan Pua Sawa-Prof.Mukhtasor Dari kiri ke kanan : Frans Padak Demon-Ferdi Tanoni-Fary Franscis-H.Syahrulan Pua Sawa-Prof.Mukhtasor

Kupang-KoPi| Guru Besar Universitas Airlangga Surabaya Prof Dr Ir Mukhtasor M.Eng, PhD mengatakan Pemerintah Indonesia tidak boleh diam dan membiarkan persoalan pencemaran Laut Timor berlalu begitu saja menyusul ledakan anjungan minyak Montara pada 2009.

"Pembiaran itu adalah bagian persoalan yang hanya akan memperburuk keadaan," katanya ketika dihubungi Antara, Jumat, setelah bersama Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) pimpinan Ferdi Tanoni melakukan audiens dengan pimpinan Komisi V DPR-RI di Jakarta, Kamis (27/10).

Audiens dengan Komisi V DPR-RI yang dipimpin ketuanya Farry Francis itu untuk meminta dukungan politik dari parlemen dalam upaya menyelesaikan kasus tumpahan minyak di Laut Timor menyusul ledakan anjungan minyak Montara di Blok Atlas Barat Laut Timor pada 21 Agustus 2009.

Prof Mukhtasor yang pernah melakukan studi ilmiah tentang kerugian sosial ekonomi masyarakat Nusa Tenggara Timur akibat tumpahan minyak Montara itu melukiskan kasus pencemaran di Laut Timor merupakan kejahatan kemanusiaan terhadap masyarakat nelayan dan petani rumput laut di pesisir kepulauan NTT.

Ia mengatakan tumpahan minyak dari ladang minyak Montara yang dikelola PTTEP Australasia asal Thailand selama sekitar 75 hari itu, mengalir masuk ke wilayah perairan Indonesia di Laut Timor yang menjadi ladang kehidupan para nelayan dan petani rumput laut di NTT selama ini.

"Perekonomian para petani rumput laut dan nelayan hancur total akibat pencemaran tersebut, sehingga Pemerintah Indonesia tidak boleh diam dan membiarkan kasus itu berlalu begitu saja," ujarnya.

Atas dasar itu, pihaknya juga meminta dukungan politik dari Komisi V DPR-RI agar terus mendorong pemerintah agar lebih tegas, efektif dan lebih produktif dalam diplomasi dengan Australia untuk segera menyelesaikan masalah pencemaran tersebut.

Prof Mukhtasor mengatakan Komisi V DPR-RI yang antara lain membidangi masalah infrastruktur dan perhubungan itu berjanji akan menindaklanjuti apa yang telah disampaikannya bersama YPTB serta mendukung penuh langkah "class action" yang telah dilakukan oleh lebih dari 13.000 petani rumput laut terhadap PTTEP Australasia di Pengadilan Federal Australia di Sydney.

"Malu rasanya jika rakyatnya berjuang di luar negeri, sementara pemerintahannya sendiri sebagai orangtua hanya nyengir tak tergerak bertindak untuk membela rakyatnya," demikian Prof Mukhtasor.|Leo

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next