Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Din Syamsudin: Air Kemasan Haram

Din Syamsudin: Air Kemasan Haram

KoPi. Din Syamsudin, ketua Muhammadiyah, yang baru saja menjabat sebagai ketua MUI pusat menyatakan bahwa air minum (putih) dalam kemasan adalah haram. Alasannya, air semestinya digunakan untuk kemaslahatan ummat bukan untuk dibisniskan. Oleh sebab itu, Din meminta pemerintah agar segera mencabut ijin perusahan-perusahaan air minum kemasan.

 

Air harus dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Namun, saat ini air telah dikomersialisasikan berdasar pada UU No 7 tahun 2004.

 

Dihubungi melalui telpon, Din menyatakan bahwa "Sumberdaya alam termasuk air harus digunakan untuk ummat, bukan dikomersialisasikan oleh perusahaan-perusahaan kapitalis".

 

"Negara harus bertanggung jawab dalam pengelolaan sumberdaya alam, bukan membiarkannya dikuasai swasta dan asing"

 

Din Syamsudin memang sudah lama memperjuangkan perombakan UU yang terkait penggunaan atau eksploitasi sumberdaya alam. Sebelumnya Din menjadi ketua advokasi judicial review untuk UU migas.

 

Reporter: Fahrurrazi

 

 

 

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next