Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

Din Syamsudin: Air Kemasan Haram

Din Syamsudin: Air Kemasan Haram

KoPi. Din Syamsudin, ketua Muhammadiyah, yang baru saja menjabat sebagai ketua MUI pusat menyatakan bahwa air minum (putih) dalam kemasan adalah haram. Alasannya, air semestinya digunakan untuk kemaslahatan ummat bukan untuk dibisniskan. Oleh sebab itu, Din meminta pemerintah agar segera mencabut ijin perusahan-perusahaan air minum kemasan.

 

Air harus dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Namun, saat ini air telah dikomersialisasikan berdasar pada UU No 7 tahun 2004.

 

Dihubungi melalui telpon, Din menyatakan bahwa "Sumberdaya alam termasuk air harus digunakan untuk ummat, bukan dikomersialisasikan oleh perusahaan-perusahaan kapitalis".

 

"Negara harus bertanggung jawab dalam pengelolaan sumberdaya alam, bukan membiarkannya dikuasai swasta dan asing"

 

Din Syamsudin memang sudah lama memperjuangkan perombakan UU yang terkait penggunaan atau eksploitasi sumberdaya alam. Sebelumnya Din menjadi ketua advokasi judicial review untuk UU migas.

 

Reporter: Fahrurrazi

 

 

 

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next