Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Darurat asap, pakar politik serukan presiden mobilisasi massa atasi asap

Darurat asap, pakar politik serukan presiden mobilisasi massa atasi asap

Jogjakarta-KoPi| Pakar politik UGM, Arie Sudjito mendesak pemerintah melakukan langkah-langkah lebih maju untuk menanggulangi asap. Presiden Joko Widodo harus turun langsung memobiliasi massa, melakukan langkah-langkah lebih mutakhir soal penanganan asap.

“ Jadi tidak sekedar deklarasi tapi presiden turun langsung, langkah pemadaman yang sekarang belum efektif terus di lanjut, namun dengan langkah lain yang lebih efektif, ini soal tanggung jawab manusia secara moral,” jelas Ari Sudjito.

Arie Sudjito menyebut kebakaran hutan di beberapa wilayah di Kalimantan sebagai bencana kemanusiaan. Arie menegaskan perlunya solidaritas bersama menyelesaikan bencana asap ini. Solidaritas berasal dari jajaran pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga organisasi masyarakat.

“Banyak sumber daya kita ini belum digerakan baik perguruan tinggi, pemda, rumah sakit, itu diperintahkan oleh presiden untuk mengatasi, jangan sampai ini ada alasan secara administratif, negara kita punya banyak duit, tapi bagaimana kita memimpin, menata paradigma ke depan yang lebih konkret tapi jangka pendek dulu menyelamatkan saudara kita,” papar Arie.

Sementara Dosen Fakultas Kehutanan, Dr. Saktiawan menuntut ketegasan pemerintah untuk memberlakukan sistem keadilan lahan. Pasalnya kebakaran hutan khususnya hutan gambut merupakan perbuatan yang disengaja oleh oknum tertentu. Upaya responsif yang kini tengah diberlakukan tidak berfungsi lagi.

“Untuk menghindari ini upaya responsif sudah tidak berlaku lagi. Seperti upaya dari segi bgeofisik dengan perubahan tata kelola ekosistem gambut non drainase. Harus ada keadilan penguasaan lahan. Sekarang di gambut kebakaran. Bisa terjadi di ekosistem karst atau hutan tropis basah,” jelas Dr. Saktiawan. |Winda Efanur FS|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next