Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

Bulan Oktober 2017, 4,2 juta penduduk baru akan terima E-KTP

Bulan Oktober 2017, 4,2 juta penduduk baru akan terima E-KTP

Sleman-KoPI|Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo mengatakan sebanyak 4,2 juta penduduk Indonesia belum menerima E-KTP dan masih menggunakan surat keterangan(suket) dalam menggunakam hak suaranya.

Namun menurut Tjahyo pihaknya sudah mencetak semua kekurangan jumlah E-KTP tersebut. Hanya saja distribusinya ia mengatakan baru bisa memastikan pada bulan Oktober semua E-KTP tersebut selesai.

"Permasalahannya adalah pada tingkat daerah, sumber daya manusianya masih belum optimal, "katanya saat dijumpai di UGM, Jumat (9/6).

Tjahyo pun meminta maaf kepada semua masyarakat terkait proses pendistribusian E-KTP mengalami keterlambatan sampai 1 setengah tahun dari jadwal awal. Ia menuturkan keterlambatan ini dikarenakan pihaknya yang berjumlah hampir 100 staf kemendagri masih disibukkan dengan panggilan KPK.

"Staff kami dari eselon 1 sampai 4 yang berjumlah hampir 100 staff bolak balik dipanggil KPK, jadi wajar saja jika terlambat,"katanya.

Selain itu Mendagri juga menyampaikan pemerintah belum selesai menyusun UU pemilu dan masih dalam proses musyawarah. Tjahyo mengatakan setidaknya masih ada tiga isu krusial dalam penyusunan UU pemilu tersebut.

Ia menjelaskan tga isu tersebut meliputi pertama permasalahan opsi sistem pemilu terbuka, tertutup atau gabungan. Kedua permasalahan Pemerintah parlementeri, dan ketiga permasalahan syarat pencalonan presiden.

Tjahyo pun menegaskan penyusunan UU pemilu ini harus selesai dan di undangkan pada akhir Juni dan mulai diterapkan pada bulan Juli. Sehingga jika sampai pada akhir Juni tidak ada keputusan, pihaknya akan menerapkan kembali UU pemilu lama.

"Juni UU harus sudah selesai kalo tidak selesai maka harus kembali ke UU pemilu yang lama," jelasnya.| Syidiq Syaiful Ardli

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next