Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Benturan UU Desa Vs UUK DIY, Sultan ground jadi bermasalah

Benturan UU Desa Vs UUK DIY, Sultan ground jadi bermasalah

Jogjakarta-KoPi| Sekilas adanya undang-undang desa melegitimasi kewenangan desa untuk memperlancar program pembangunan desa. Namun realisasinya, khusus DIY UU Desa (UU No.6 Tahun 2014) berbenturan dengan Undang-Undang Keistimewaan (UUK) DIY.

Menurut dosen hukum pidana UGM, Dony Hendrocahyono, benturan UU Desa dengan UUK terkait dengan pengelolaan tanah, status tanah dan peruntukan tanah. Tiga hal ini akan menjadi masalah ketika UU Desa memberi keleluasaan desa mengelola tanah namun status tanah  kewenangan Sultan Ground (SG).
Terjadinya benturan ketika antara desa dan kraton berbeda kepentingan.

Seperti kasus pasir besi di Kulonprogo status tanah milik SG. Tanah tandus tersebut dikelola masyarakat desa hingga menjadi lahan subur sejak tahun 1990-an. Sementara suara Masyarakat tidak setuju dengan rencana penambangan pasir besi.

“Kasus ini keduanya diatur oleh undang-undang. Kalau kedudukan tanah diatur dalam UU Desa dan UUK tidak ketemu maka yang tepat Perda pasal 49 dan 54 tentang ketataruangan yang melibatkan pemerintah daerah, kabupaten, dan desa ”, papar Dony saat ditemui dalam seminar UU Desa di UIN Sunan Kalijaga.

Dalam kesempatan itu, Dony juga menyoroti soal struktur kepemilikan tanah. Selama ini hak kepemilikan tanah dimiliki Sultan. Sementara di dalam UU Desa aset desa mewajibkan adanya sertifikat.

Berkaitan dengan ini, melalui lembaga Kesultanan (Panitikismo) tidak mengeluarkan sertifikat, mereka mengeluarkan layang kekancingan. Wewenang sertfikat di lembaga Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Sayangnya nama BPN tidak tercantum dalam UU Desa. Bila kondisi seperti ini tergantung hak prerogatif Sultan.

“Sultan hanya bisa bilang boleh atau tidak boleh, tetapi nanti disertfikatkan di BPN, ini menjadi aset desa. Kalau jadi aset desa ini dicopot dari aset keraton. Nah ini soal kepentingan kenapa gak dicatat dalam markah atau keluaran surat keputusan kraton yang menghibahkan tanah kepada masyarakat desa”, papar Dony.

Selanjutnya Dony memberi solusi untuk tidak mensyaratkan sertifikat dalm aset desa pasalnya akan berbuntut masalah.

“UU Desa menyebut aset desa tersebut didaftar dalam buku aset desa, hal ini setara dengan dengan UU pokok agraria. jadi tidak perlu sertifikat ini hanya kan jadi komoditas”,  pungkas Dony. |Winda Efanur FS|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next