Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

Amarta Institute dorong RUU air yang pro-rakyat

Direktur Amarta Institute, Nila Direktur Amarta Institute, Nila

Jogkarta-KoPi| Direktur Amarta Institute, Nila Ardiani mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendorong RUU Sumber Daya Air yang baru.

Sebelumnya pada tahun 2015 Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Dalam uji materi UU dan peraturan turunannya bertentangan dengan amanah UUD 1945. Kedaulatan air dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat.

Nila memandang kekosongan regulasi ini menjadi momentum yang baik. Untuk membuat Undang-Undang baru tentang SDA yang pro terhadap rakyat.

"Hal ini menjadi angin segar dari keputusan MK, ini langkah pembuatan RUU baru (SDA) masih di Kementrian berasal dari inisiatif DPR RI," papar Nila saat diskusi Komersialisasi Air dan Komersialisasi Air atas Rakyat pada Rabu, 10 Februari 2016 di UGM.

Nila berharap RUU tentang SDA nanti memiliki keberpihakan kepada rakyat. Pemerintah juga memiliki peran mengelola sumber daya air yang baik dan adil. Pasalnya pada UU sebelumnya cenderung bermuatan komersialisasi air.

"Kami berharap memuat hak warga negara, peran pemerintah sesuai pada tanggungjawabnya," tambah Nila.

Hal serupa juga disampaikan oleh pakar politik UGM, Arie Sujito. Dia mendesak pemerintah Jokowi-JK untuk turun tangan menyelesaikan komersialisasi air. Selain itu Arie juga mendorong mahasiswa terlibat mengawal komersialisasi tentang air.

Perusahaan Air Dalam Kemasan menguasai 76% sumber daya air di Indonesia. Perusahaan ADMK ini didominasi oleh asing dan swasta.
Peruntukannya lebih mengarah pada keuntungan semata dibandingkan dengan kesejahteraan masyarakat. |Winda Efanur FS|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next