Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Alasan mengapa SBY menolak gabung dalam Trans-Pacific Partnership

Alasan mengapa SBY menolak gabung dalam Trans-Pacific Partnership

KoPi| Setelah bertemu Presiden Amerika Serikat, Presiden Jokowi menyatakan akan menimbang bergabung dalam Trans-Pacific Partnership (TPP). Pernyataan Jokowi itu kemudian membuat banyak kalangan kuatir dan tidak setuju bila Indonesia bergabung. Selain sudah dianggap terlambat karena TPP telah disepakati oleh 12 negara 5 Oktober lalu, bergabung dalam TPP akan membuat Indonesia membayar konsekuensi yang mahal secara politis.

 Di masa SBY, pemerintah memutuskan belum bergabung dengan alasan belum siap. Dalam akun twiternya, Jum'at 30 Oktober 2015 SBY menjelaskan alasan-alasan mengapa tidak bergabung.

Di media massa diberitakan, dulu "SBY tolak TPP", kini "Jokowi dukung TPP". Memang benar, dulu saya tidak setuju Indonesia masuk TPP. *SBY*

Trans-Pacific Partnership adalah kerjasama ekonomi lintas Pasifik, yang dimotori AS. Hakikatnya ~ liberalisasi perdagangan & investasi.

Sebenarnya TPP baik, jika negara anggotanya "siap", kepentingannya diwadahi & benar-benar memberikan keuntungan bersama.

Jika Indonesia merasa belum siap & dipaksa masuk TPP, maka justru negara kita akan dirugikan. Begitulah "hukum globalisasi."

Alasan saya dulu mengapa Indonesia belum tepat bergabung ke TPP: (1) Kita sedang tingkatkan kesiapan untuk Masyarakat Ekonomi ASEAN.

(2) Kita juga hrs "untung" dalam Cina-ASEAN Free Trade Agreement. Rakyat khawatir kalau kita tak siap & merugi dalam 2 kerjasama ini.

(3) Kita sedang ikut negosiasi RCEP ~ kerjasama ekonomi ASEAN + Tiongkok, Jepang & Korea. Jangan sampai kita juga tak siap.

(4) Ekomomi Singapura, Malaysia, Brunei & Vietnam (yang masuk TPP), "berorientasi ekspor". Indonesia tidak. Pasar domestik kita besar.

Jika tak siap, justru pasar kita akan kebanjiran barang & jasa negara lain, sementara ekspor kita tak bisa bersaing di luar negeri.

(5) Sudah ada APEC ~ yang juga merupakan wadah kerjasama ekonomi Asia Pasifik. Karenanya, dulu TPP belum jadi prioritas utama.

Tapi, Presiden Jokowi punya hak & bisa saja ubah posisi kita, & putuskan bergabung ke TPP ~ mungkin beliau sudah berjanji di Amerika.

Dengan niat baik, ijinkan saya menyarankan agar sebelum keputusan resmi & final diambil, sejumlah hal mesti dipastikan.

(1) Pastikan Indonesia mendapatkan keuntungan nyata dalam pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja & pengurangan kemiskinan.

(2) Indonesia mesti siap benar ~ kesiapan pelaku bisnis & masyarakat; kebijakan & regulasi; serta infrastruktur & konektifitas domestik.

(3) Negosiasi kita harus kuat (tough), jangan sampai kita hanya dapat sedikit. Lagipula negosiasi 12 negara TPP telah tuntas 5 Oktober 2015 lalu.

(4) Mengingat dampak TPP besar bagi ekonomi kita, pemerintah perlu minta pendapat para ekonom, dunia usaha & masyarakat.

Satu lagi, TPP, seperti juga AIIB, ada sisi geopolitiknya. Pastikan kita bersahabat dengan semua mitra kita, termasuk Amerika, Tiongkok & Jepang.

Mari kita jaga politik luar negeri bebas & aktif. Serta "all directions foreign policy". Cegah bersekutu dengan satu negara & berjarak dengan yang lain.

Mari kita pastikan pula, dengan pihak manapun kita bekerja sama, kepentingan nasional Indonesia diatas segalanya.

Mari kita bantu Presiden Jokowi untuk bisa mengambil keputusan dengan tepat & jernih, demi kepentingan bangsa & negara tercinta.

 

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next