Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

7 Fatwa Alim Ulama Nusantara tentang Pemberantasan Korupsi

7 Fatwa Alim Ulama Nusantara tentang Pemberantasan Korupsi

Jogjakarta-KoPi| Tindak pidana korupsi dan pencucian uang memilki dampak buruk bagi masyarakat. Ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran, Hadis, ijma’ dan Qiyas memerintahkan agar setiap muslim melakukan jihad memberantas korupsi.

Hal itu mendasar para Alim Ulama Nusantara mengeluarkan fatwa berupa rekomendasi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang memilki tujuh poin.

Pertama, tindak pidana korupsi termasuk kejahatan harta benda seperti ghulul (penggelapan), risywah (penyuapan), sariqah (pencurian). Ghasb (penguasaan ilegal), nahb (penjarahan), khianat (penyalahgunaan wewenang), akl al suht (memakan harta haram), hirabah (perampokan).

Kedua, tindak pidana pencucian uang mencakup semua proses mengaburkan identitas dan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh secara ilegal dan haram. Ketiga, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan kemanusian yang luar biasa.

Keempat, tindak pidana pencucian uang menimbulkan 11 dosa. Dosa tersebut di antaranya meliputi persekongkolan dalam dosa, membangkang pemerintah, merusak sistem ekonomi, merusak keimanan pelaku.

Kelima, sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi meliputi sanksi sosial dan moral, azab akhirat hingga hukuman maksimal berupa hukuman mati.

Keenam, penyelenggara negara atau penegak hukum yang melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pencucian hukum diperberat hukumnya, karena gagal memberikan teladan penegakan hukum.

Ketujuh, pemerintah wajib melindungi dan memperkuat semua pihak yang melaksanakan jihad memberantas korupsi. Alim Ulama dan pondok pesantren wajib menjadi teladan dan penjaga moral melalui penguatan pendidikan anti korupsi. |Winda Efanur FS|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next