Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

67% calon kepala daerah incumbent, indikasi pengekalan kekuasaan

67% calon kepala daerah incumbent, indikasi pengekalan kekuasaan

Jogjakarta-KoPi| Mantan Komisioner KPK, Bambang Widjojanto menegaskan perlunya membangun kompetisi yang sehat terhadap pertarungan pilkada serentak Desember mendatang. Pasalnya dari 269 calon kepala daerah, sebanyak 170 orang merupakan calon incumbent.

"Yang mesti dibangun rakyat harus cerdas, sekarang 170 incumbent, sekitar 67% incumbent," kata Bambang Widjojanto seusai stadium general di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya tanggal 16 November 2015.

Prosentase calon incumbent 67% yang tinggi mengindikasikan peluang adanya pengekalan kekuasaan untuk menguasai daerah. Rakyat sebagai pemilih harus cermat memilih calon kepada daerah yang memiliki kejujuran dan komitmen mensejahterakan masyarakat.

Bambang menjabarkan tiga klasfikasi memilih kepada daerah, "Track recordnya jelas, jangan tidak dikenal tapi tiba-tiba maju (pilkada), lakukan check in punya afiliasi dengan masyarakat, mengetahui dasar kebutuhan mereka (masyarakat), mereka (calon kepala daerah) tidak bisa menjawab kebutuhan mereka ya tidak bisa dipilih," tambah Bambang.

Terlebih lagi massa pilkada merupakan massa rawan, Bambang menyarankan masyarakat secara aktif melakukan mekanisme kontrol. Melihat praktek manipulatif kerap dilakukan semasa pilkada.

"Ini harus ada mekanisme kontrol masyarakat, sehingga muncul activism voters, aktif cek mandat yang diberikannya," kata Bambang. |Winda Efanur FS|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next