Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Ini hasil konkrit Menteri Susi yang bikin ketir-ketir asing

pic by andi pic by andi

Jakarta-KoPi- Menhukham memberikan lampu hijau pada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk dapat mengehentikan izin kapal ikan. Hal ini setelah Menhukham menandatangani moratorium kemarin 6 November 2014. Merespon hal itu, Susi dengan puas mengatakan, "ini baru Kabinet Kerja".

"Jadi, saya tidak perlu menunggu dua tahun lagi," ujar Susi riang.

Susi juga mengatakan bahwa pihaknya sudah mendapatkan izin untuk membebaskan kapal-kapal nelayan di bawah 10 Gross Ton DT dari pungutan restribusi.

Menurutnya, sementara ini KKP tengah menunggu respon para gubenur, bupati karena otoritasnya ada pada mereka.

"InyaAllah, pasti mereka juga mengerti karena saya akan menukarnya dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Jadi, Pemda tidak akan kehilangan income, akan kami ganti dari sini. Tapi let them free," demikian Susi Pudjiastuti menjelaskan.

back to top