Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

IHCS: Hari Nelayan 2015, waktunya realisasikan hak nelayan

IHCS: Hari Nelayan 2015, waktunya realisasikan hak nelayan

KoPi| Gunawan,Ketua Komite Pertimbangan Organisasi IHCS (Indonesian Human Rights Committee for Social Justice) mengatakan momen Hari Nelayan 2015 DPR dan pemerintah sudah seharusnya melakukan tindakan nyata dan progresif karena pentingnya peranan nelayan dalam menopang kehidupan bangsa.

Merealisasikan visi poros maritim dunia, tidaklah cukup pemerintah melahirkan kebijakan  tol laut, pelabuhan, dan perikanan. Tetapi harus juga realisasi progresif penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak nelayan dan masyarakat pedesaan pesisir, selain memastikan bahwa kebijakan perhubungan laut dan perikanan pengaturan, pengurusan, pengawasan dan pengelolaanya bisa dipertanggungjawabkan dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat khususnya nelayan dan masyarakat pedesaan pesisir.

Nelayan dan masyarakat pedesaan pesisir selain merupakan tolak ukur dari kemakmuran yang dihasilkan laut, juga merupakan tulang punggung negara maritim, produsen pangan bergizi, penjaga kedaulatan di perairan dan pulau-pulau kecil, serta pelaku SAR di laut.

Undang-Undang Bagi Hasil Perikanan, Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Undang-Undang Pangan telah mengenal macam-macam kelompok sosial di nelayan dan masyarakat pedesaan pesisir.

Pengelompokan tersebut antara lain nelayan pemilik, nelayan penggarap, petambak pemilik, petambak penggarap, nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, masyarakat lokal, masyarakat tradisional, dan masyarakat adat.

Mengingat adanya kategorisasi yang berbeda tersebut, maka RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus mengatur kebijakan khusus terkait kekhasan masing-masing kelompok sosial nelayan dan masyarakat pedesaan pesisir.

beberapa undang-undang telah mengatur upaya perlindungan dan pemberdayaan tersebut, tapi kurang komprehensif, tidak integral, dan tidak ada kebijakan khusus dalam melindungi kekhasan nelayan.

DPR dan Pemerintah dalam membahas RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus terlebih dahulu  menginventarisir apa saja hak-hak nelayan dan masyarakat pedesaan pesisir yang telah diakui sejumlah undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi.

back to top