Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

YPTB tolak program AusAID untuk Timor Barat

YPTB tolak program AusAID untuk Timor Barat

Kupang- KoPi| Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) menolak dengan tegas rencana bantuan Australia lewat program pembangunan luar negerinya (AusAID) kepada rakyat Timor Barat di Nusa Tenggara Timur, karena program tersebut dinilai sarat dengan muatan politis.

"Dengan adanya bantuan tersebut, Australia merasa sangat berjasa terhadap rakyat di daerah ini, karena telah menganggapnya sebagai warga negara kelas tiga di dunia. Atas dasar nilai-nilai kemanusiaan, YPTB dengan tegas menolak bantuan-bantuan tersebut," kata Ketua YPTB Ferdi Tanoni kepada pers di Kupang, Jumat.

YPTB merupakan salah satu lembaga non pemerintah yang berkedudukan di Kupang, Nusa Tenggara Timur yang selama ini terus menyuarakan masalah pencemaran minyak di Laut Timor akibat meledaknya anjungan minyak Montara di Blok Atlas Barat Laut Timor pada 21 Agustus 2009 yang sampai saat ini masih terus mengambang.

Australia lewat program AusAID akan memberikan bantuan kepada Indonesia sebesar 375,7 juta dolar dalam tahun anggaran 2015/2016, termasuk perkiraan pendanaan bilateral sebesar 323 juta dolar yang dikelola oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT).

Kemitraan kerja sama Australia-Indonesia lewat AusAID ini meliputi bidang politik, keamanan, perdagangan, ekonomi dan pembangunan.

"Kami meminta Australia agar membawa pulang saja bantuan yang hendak disalurkan ke NTT. Untuk apa rakyat kita hanya dijadikan sebagai warga negara kelas tiga oleh Australia," kata Tanoni menegaskan.

Tanoni yang juga mantan agen imigrasi Australia itu menguraikan pada 1942, rakyat Timor Barat merelakan lapangan terbang Penfui di Kupang untuk dijadikan sebagai zona penyanggah guna membendung lajunya pasukan Jepang yang hendak melakukan invasi ke Australia melalui Darwin.

"Tak terhitung banyaknya isteri orang Timor yang diperkosa bahkan menurut catatan sejarah Australia, tidak kurang dari 30.000 hingga 70.000 orang Timor laki-laki, perempuan, tua dan muda kehilangan jiwa mereka karena kesetiaannya membela pasukan Australia," ujarnya. "Ini nilai pengorbanan rakyat Timor Barat yang tidak bisa dihargai oleh Australia dengan uang sekalipun. Ini catatan sejarah yang tidak boleh dilupakan begitu saja oleh Australia sebagai bangsa yang bermartabat," tambahnya.

Di samping itu, Australia telah dengan sengaja merampas kedaulatan Laut Negara Kesatuan Repiblik Indonesia dengan mencaplok hampir 85 persen wilayah Laut Timor yang kaya raya akan migas ini menjadi miliknya.

Sementara itu, rakyat NTT dikorbankan lagi oleh Australia dengan tragedi petaka pencemaran minyak Montara 2009 di Laut Timor dimana Australia sengaja menutup-nutupi dengan membela perusahaan pencemar Laut Timor PTTEP Australasia serta menghindar dari tanggung jawabnya.

Penulis buku "Skandal Laut Timor, Sebuah Barter Politik Ekonomi Canberra-Jakarta" itu memaparkan pula kebengisan pihak Australia dalam penyelesaian tragedi petaka tumpahan minyak Montara 2009.

"Dengan dukungan penuh Pemerintah Indonesia, saya telah berkunjung ke Canberra dua kali dan melakukan pertemuan dengan pihak Kementerian Luar Negeri Australia guna meminta kesediaan Pemerintah Australia melakukan kerja sama dalam penyelesaian tragedi petaka tumpahan minyak Montara 2009," ujarnya.

Pada bulan Juni 2015, kata dia, dalam pertemuan tersebut disepakati bersama bahwa Pemerintah Australia akan bersedia melakukan kerja sama bila ada permintaan dari Pemerintah Indonesia.

Setelah Pemerintah Indonesia memenuhi permintaan mereka, maka pada bulan Agustus 2015, Tanoni kembali mengadakan pertemuan dengan pihak Kementerian Luar Negeri Australia.

Namun dalam pertemuan tersebut, Australia malah menyatakan bahwa Pemerintah Australia telah meminta PTTEP Australasia perusahaan pencemar minyak Montara 2009 itu untuk menyelesaikan pertanggungjawabannya dengan Pemerintah Indonesia dan rakyat NTT melalui YPTB.

"Namun, hingga saat ini baik PTTEP Australasia maupun Pemerintah Australia berdiam diri," katanya.

Sehubungan dengan itu bantuan AusAid yang diberikan Australia itu memiliki tendensi politik tertentu untuk mendiamkan tragedi petaka tumpahan minyak Montara 2009 di Laut Timor.

"Kami tidak membutuhkan bantuan Australia bila hak-hak, harga diri, martabat dan kedaulatan kami diinjak dan dirampas," demikian Ferdi Tanoni. |Leo|

back to top