Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Walhi tegaskan rencana pembangunan bandara baru Kulon Progo tidak layak AMDAL

Walhi tegaskan rencana pembangunan bandara baru Kulon Progo tidak layak AMDAL

Jogja-KoPi| Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Yogyakarta mengatakan Negara turut menghancurkan ruang hidup rakyat dengan memuluskan rencana pembangunan bandara baru di Kulon Progo. Demikian Halik Sandera Ketua Walhi dalam jumpa pers Kantor Wahi, Kotagede, Yogyakarta, Selasa (20/6).

Walhi juga menyatakan secara tegas bersama Jogja Darurat Agraria dan Komite Bersama Reformasi bahwa dokumen ANDAL, RKL-RPL yang disusun oleh pemerintah tidak layak dilanjutkan.

Walhi memandang negara mengabaikan semua pertimbangan putusan Pengadilan Tata Negara Nomor: 07/G/2015/PTUN tertanggal 23 Juni 2015 yang mengabulkan gugatan warga atas SK Gubenur DIY Nomor: 68/KEP/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Bandara.

Menurut Walhi, putusan itu memberikan bukti rencana pembangunan bandara baru di Kulon Progo tidak memenuhi aspek kesesuain tata ruang dan bertentangan dengan RTRW Provinsi. Keputusan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No: SL.63447/MenLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/11/2016 juga menyatakan lokasi rencana pembangunan bandara baru NYIA tidak berada pada hutan alam primer dan lahan gambut menunjukkan ketidakjelasan aspek tata ruang, karena faktanya menurut Walhi, lahan yang digunakan merupakan lahan produktif dan dikelola warga bertahun-tahun.

Halik juga menyampaikan pesisir Kabupaten Kulon Progo merupakan satu wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana Tsunami dalam RTRW DIY No: 2 Tahun 2010. Rencana pembangunan ini juga tidak sejalan dengan RPJM 2015-2019 yang mengatur arah kebijakan umum pembangunan nasional (nomore 4) yang menyatakan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan penaganan perubahan iklim melalui stratergi internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan bekelanjutan dipusat dan daerah.| Syidiq Syaiful Ardli

back to top