Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Walhi tegaskan rencana pembangunan bandara baru Kulon Progo tidak layak AMDAL

Walhi tegaskan rencana pembangunan bandara baru Kulon Progo tidak layak AMDAL

Jogja-KoPi| Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Yogyakarta mengatakan Negara turut menghancurkan ruang hidup rakyat dengan memuluskan rencana pembangunan bandara baru di Kulon Progo. Demikian Halik Sandera Ketua Walhi dalam jumpa pers Kantor Wahi, Kotagede, Yogyakarta, Selasa (20/6).

Walhi juga menyatakan secara tegas bersama Jogja Darurat Agraria dan Komite Bersama Reformasi bahwa dokumen ANDAL, RKL-RPL yang disusun oleh pemerintah tidak layak dilanjutkan.

Walhi memandang negara mengabaikan semua pertimbangan putusan Pengadilan Tata Negara Nomor: 07/G/2015/PTUN tertanggal 23 Juni 2015 yang mengabulkan gugatan warga atas SK Gubenur DIY Nomor: 68/KEP/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Bandara.

Menurut Walhi, putusan itu memberikan bukti rencana pembangunan bandara baru di Kulon Progo tidak memenuhi aspek kesesuain tata ruang dan bertentangan dengan RTRW Provinsi. Keputusan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No: SL.63447/MenLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/11/2016 juga menyatakan lokasi rencana pembangunan bandara baru NYIA tidak berada pada hutan alam primer dan lahan gambut menunjukkan ketidakjelasan aspek tata ruang, karena faktanya menurut Walhi, lahan yang digunakan merupakan lahan produktif dan dikelola warga bertahun-tahun.

Halik juga menyampaikan pesisir Kabupaten Kulon Progo merupakan satu wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana Tsunami dalam RTRW DIY No: 2 Tahun 2010. Rencana pembangunan ini juga tidak sejalan dengan RPJM 2015-2019 yang mengatur arah kebijakan umum pembangunan nasional (nomore 4) yang menyatakan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan penaganan perubahan iklim melalui stratergi internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan bekelanjutan dipusat dan daerah.| Syidiq Syaiful Ardli

back to top