Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Tebing Breksi, antara wisata dan tambang liar

Tebing Breksi, antara wisata dan tambang liar

Jogjakarta-KoPi│Aktivitas penambangan Tebing Breksi, Sambirejo, Prambanan telah berlangsung puluhan tahun yang lalu. Namun dengan turunnya SK Gubernur tentang penetapan kawasan geo-heritage Sambirejo, aktivitas penambangan dinonaktifkan.

Keluarnya SK Gubernur ini sontak mendapat penolakan dari beberapa penambang yang masih bertahan di Tebing Breksi.

tebing2

Menurut salah satu penambang, Bagong saat ini ada 23 penambang lain yang masih bertahan menambang di Tebing Breksi. Aktivitas menambang masih boleh dilaukan di kawasan bawah, menghabiskan sisa-siasa penambangan yang sudah ada. Namun setelah bagian bawah sudah habis otomatis penambangan berhenti. 

"Ini masih boleh yang bagian bawah saja, yang ke atas-atas tidak boleh,"jelas Bagong.

Bagong menjelaskan sekitar satu tahun untuk menghabiskan sisa penambangan yang berada di bawah. Bagi Bagong waktu satu tahun itu membuat dirinya dapat bernafas lega menafkahi keluarga dari uang hasil menambang.

Bagong mengaku terpaksa bekerja sebagai penambang ilegal demi mencukupi kebutuhan ekonomi. Hasil satu biji kapur yang sudah dicetak hanya Rp 10.000 belum dipotong uang angkat. Sehari Bagong bisa menghasilkan sekitar lima biji kapur.

"Demi anak dan istri kalau ga begini, makan apa?" Kata Bagong.

WPR bagi yang legal bukan Ilegal

Sementara Pelaksana Teknisi Seksi Pertambangan DIY PUP-ESDM, Gusman membenarkan pasca turunnya SK Gubernur DIY menghentikan penambangan. SK Gubernur berlaku untuk kawasan Sambirejo termasuk di dalamnya, Candi Ijo dan Tebing Breksi.

tebing3

Gusman menjelaskan Tebing Breksi berada di wilayah luar space cagar budaya Candi Ijo. Salah satu bagian dari wilayah pertambangan rakyat yang ada di Sambirejo. Wilayah luar space ini berada diurutan paling akhir dari kawasan inti yang berada di wilayah Candi Ijo, kawasan pendukung, dan kawasan barrier.

Wilayah Penambangan Rakyat (WPR) sendiri merupakan hasil koordinasi antara Dinas SDM dengan Sumber Daya Air dan Mineral wilayah Sleman dengan alokasi luas wilayah sebesar 1,2 hektar.

Pengalokasian ini diperuntukkan sebagai usaha rakyat untuk mencukupi kebutuhannya bukan untuk pertambangan dan untuk mewadahi pertambangan rakyat daerah. Selain itu, WPR juga bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada wilayah cagar budaya.

“Nanti kalau diizinkan nanti gimana mereka, jadi kita ada sisi kemanusiaannya, (ini tidak diizinkan tapi dialokasikan ke areal Sambirejo di luara kawasan objek wisata tadi), kata Gusman saat ditemui di kantor PUP-ESDM DIY tanggal 28 Desember 2015.

Secara terpisah Dosen Geologi UGM, Agus Hendranto mengungkapkan WPR berlaku asalkan pertambangannya ilegal. Hal ini berseberangan dengan kondisi pertambangan ilegal yang ada di Tebing Breksi.

Dalam ranah hukum penambangan rakyat yang ilegal, jelas melanggar peraturan yang ada. Padahal syarat konsep WPR bagi penambang rakyat harus aktivitas tambang yang legal.

Agus menawarkan solusi bagi pemda, untuk menyelesaikan persoalan tambang melalui pendekatan sosial budaya. Pasalnya selama ini peraturan hukum bersifat kaku.

“Peraturan yang ada yang memanusiakan manusia,”pungkas Agus. |Winda Efanur FS|Frenda Yentin|Cucuk Armanto|

back to top