Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Suparto: Kemenhut yang pesta, kementerian LH yang jadi tukang cuci piring

Sugeng Priyanto (paling kiri) dan Suparto Wijoyo (tengah) dalam seminar nasional Konsepsi Green Constitution Dalam Kebijakan Pemerintahan Pasca Pemilu Presiden 2014 di Unair Sugeng Priyanto (paling kiri) dan Suparto Wijoyo (tengah) dalam seminar nasional Konsepsi Green Constitution Dalam Kebijakan Pemerintahan Pasca Pemilu Presiden 2014 di Unair
Surabaya – KoPi. Dalam masa kampanyenya visi lingkungan hidup Joko Widodo adalah membangun tata ruang dan lingkungan yang berkelanjutan. Selain itu, Jokowi juga berkomitmen menegakkan hukum lingkungan hidup secara konsekuen tanpa pandang bulu dan tanpa khawatir kehilangan investor yang melakukan investasi di Indonesia.

 

Janji Jokowi tersebut menjadi pokok bahasan seminar nasional Konsepsi Green Constitution Dalam Kebijakan Pemerintahan Pasca Pemilu Presiden 2014 yang diadakan Fakultas Hukum Unair (5/11). Salah satu perwujudan janji Jokowi tersebut adalah dengan dileburnya Kementerian Kehutanan dengan Kementerian Lingkungan Hidup.

Dosen Hukum Lingkungan Unair Suparto Wijoyo mengatakan, menyebut selama ini Kementerian Lingkungan Hidup yang membereskan masalah di Kementerian Kehutanan. “Selama ini Kementerian Kehutanan yang berpesta sementara Kementerian Lingkungan Hidup yang harus cuci piring. Kementerian Kehutanan yang bakar hutan, Kementerian Lingkungan Hidup yang harus memadamkan apinya,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak fundamental-konstitusional. Artinya hak untuk tinggal di lingkungan hidup yang baik adalah hak asasi manusia. Hal itu sudah diatur dalam UUD 1945 dan Ketetapan MPR RI. “Bahkan Pembukaan UUD 1945 itu juga sangat ramah lingkungan,” tukas Suparto.

Nah sekarang setelah pilpres selesai, Suparto mempertanyakan sampai mana janji saat kampanye tersebut dijalankan oleh Jokowi. Apakah cukup dengan dileburkannya Kementerian Kehutanan dengan Kementerian Lingkungan Hidup saja. 

Sugeng Priyanto, Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Jawa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berharap penggabungan tersebut membuat kementerian lingkungan jadi lebih powerful dan efisien. Jika ada permasalahan kehutanan yang berdampak pada lingkungan, penanganan oleh satu kementerian akan jadi lebih mudah dan efisien. 

“Bukan hanya sekedar jadi tukang cuci piring, tapi juga punya power untuk menyatakan yes or no dan melakukan penegakan hukum. Sebetulnya dari segi substansial jadi lebih bagus,” ujar Sugeng. 

Sugeng mengakui memang perlu pematangan SDMnya karena memang penggabungan ini tidak mudah. “Tapi ini sudah jadi kehendak politik presiden yang harus kita junjung tinggi. Saya harap tidak ada konflik nantinya,” ucapnya.

Reporter: Amanullah Ginanjar Wicakson

 

back to top