Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

Rakyat desak Menteri LHK cabut gugatan Montara

kupang

Kupang-KoPi| Rakyat korban petaka tumpahan minyak Montara di Laut Timor mendesak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar untuk memerintahkan stafnya agar segera mencabut gugatan terhadap perusahaan pencemar Laut Timor yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pencabutan berkas gugatan perkara tersebut harus segera dilakukan sebelum terlambat karena nama tergugat yang dicantumkan didalam berkas gugatan tersebut ternyata salah.

Jika pencantuman nama tergugat saja salah,karena ketidaktahuan atau adanya unsur kesengajaan ,bagaimana lagi dengan isi materi gugatan nya yang masih sangat prematur itu,hal ini ditegaskan Ketua Advokasi Rakyat Korban Montara,Ferdi Tanoni kepada wartawan di Kupang,Selasa (19/12).

Menurut mantan agen imigrasi Australia ini bahwa Pemerintah RI melalui kementerian LHK yang dikoordinasikan oleh Deputy I Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Arif Havas Oegroseno mengugat perusahaan pencemar Laut Timor PTTEP Australasia,namun nama tergugat yang digugat salah karena tidak pernah eksis di Australia.

Sebagaimana diketahui,perusahaan asal Thailand PTT Exploration and Production (PTTEP) dan PTTEP Australasia menolak untuk melakukan mediasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kedua perusahaan tersebut merupakan tergugat II dan tergugat I dalam kasus tumpahan miyak Montara di perairan Laut Timor dan berdampak ke Indonesia.

Adapun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah penggugat dalam perkara No. 241/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst. Kasus ini telah dijadwalkan masuk agenda mediasi di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Kuasa hukum tergugat I dan tergugat II Fredrick J. Pinakunary menyatakan menolak hadir dalam mediasi. Hal ini disebabkan pihaknya membantah sebagai pihak yang digugat oleh KLHK.

“Kami bukan pihak dalam gugatan, mengapa kita harus hadir. Logikanya begitu saja,” katanya sebagaimana yang dikutip berbagai media, Minggu (17/12/2107).

Dalam gugatannya, KLHK menuliskan tergugat I yaitu The Petroleum Authority of Thailand Exploration and Production Australasia (PTTEP AA). Sementara itu, tergugat II yakni The Petroleum Authority of Thailand Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP).

“Itu perusahaan tidak terdaftar baik di Thailand atau Australia,” ujarnya.

Tanoni,penukis Buku Skandal Laut Timor,Sebuah Barter Politik-Ekonomi Jakarta-Canberra ini,membenarkan pernyataan pengacara PTTEP Fredrick J. Pinakunary dan menyatakan bahwa dirinya mengetahui secara pasti bahwa nama tergugat I yang terdaftar secara legal di Australia adalah “PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty.Ltd dengan nomor registrasi CAN 004 210 164,bukan seperti yang tertera didalam gugatan KLHK itu.

Sehubungan dengan hal tersebut atas nama rakyat korban dan Pemerintah Daerah,"saya mendesak Ibu Menteri Siti Nurbaya untuk,memerintahkan kepada staf nya agar SEGERA MENCABUT GUGATAN terhadap perusahaan pencemar Laut Timor tahun 2009 yang salah alamat tersebut.

Selain itu untuk segera berkoordinasi dan bersinergi dengan Rakyat Korban Montara dan Pemerintah Prov.NTT& Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT guna memperbaiki berkas gugatan yang salah itu beserta seluruh isi materi gugatan nya,sebelum diajukan kembali",tegas nya.

Jika gugatan yang jelas-jelas sudah salah alamat ini terus dipaksakan untuk dilanjutkan sesuai arahan/keinginan dari Deputy I Kemenkomar RI Arif Havas Oegroseno, maka akibatnya antara lain akan;

Mengorbankan harga diri dan interes Nasional Bangsa,Negara dan Kedaulatan NKRI,serta mempermalukan nama Pemerintah RI di mata dunia,karna tidak profesional dalam menyusun sebuah gugatan Perdata. Dan,Mengorbankan ratusan ribu jiwa rakyat korban dan Daerah NTT.

Selain itu juga yang paling fatal adalah akan mengacaukan dan sangat berpotensi menggagalkan semua upaya rakyat korban bersama Pemerintah Daerah NTT yang didukung penuh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Luhut Binsar Pandjaitan yang telah menemukan titik terang (positif) dalam penyelesaian kasus ini.(Jacky)

back to top