Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Penyelesaian Kasus Montara “Test Case” Komitmen Persahabatan Australia

image

Kupang-KoPi| Laporan Investigasi Independen Australian Lawyers Alliance tahun 2015, “Australia Harus Bertanggung Jawab Atas Kasus Pencemaran Minyak Montara di Laut Timor dan merundingkan kembali batas perairan nya dengan Indonesia di Laut Timor.

“Secara geografis “Australia dan Indonesia merupakan "natural neighbours/tetangga alami" yang tidak mempunyai pilihan lain kecuali untuk saling bekerjasama, menjaga hubungan baik demi keamanan dan perdamaian di kawasan serta kegiatan perekonomian yang saling menguntungkan”.

“Kerjasama tersebut adalah untuk keuntungan kedua negara dan rakyatnya dan atas dasar prinsip saling menghormati,melengkapi dan menguntungkan”,hal ini dikemukakan mantan agen imigrasi Australia untuk Wilayah Indonesia Timur,Ferdi Tanoni kepada wartawan di Kupang,Senin (12/02).

“Tanpa mengurangi arti penting kerjasama di bidang lainnya, kerjasama di bidang penegakkan hukum dan pertahanan keamanan termasuk pencegahan dan pemberantasan terorisme, penyelundupan manusia merupakan salah satu prioritas utama dimana isu-isu tersebut dituangkan dalam berbagai MoU dan perjanjian”.

“Bukanlah salah Australia yang secara agresif mengejar dan memastikan komitmen-komitmen tersebut terlaksana, dan, Indonesia sebagai bangsa yang punyai komitmen selalu secara tulus dan ikhlas melaksanakan kewajibannya. Secara jujur terorisme, penyelundupan manusia, pertahanan keamanan lebih banyak menjadi kekhawatiran Australia. Indonesia menjadi negara yang diharapkan dapat menghentikan ancaman-ancaman tersebut sebelum mencapai pantai Australia,lanjut penulis buku Skandal Laut Timor,Sebuah Barter Politik Ekonomi Canberra Jakarta itu.

“Tapi Kami rakyat Timor Barat yang menjadi korban tindakan “kebiadaban” Australia dan merupakan tetangga terdekat Australia memahami dan bangga bahwa Indonesia memegang teguh komitmen-komitmen tersebut”. “Yang menyedihkan adalah Pemerintah Australia tidak secara jujur memperlakukan Indonesia sebagai tetangga, saudara dan sahabat yang seharusnya saling menjaga”,tambah Tanoni.

Ferdi Tanoni yang juga adalah Ketua Tim Advokasi Rakyat Korban Tumpahan Minyak Montara ini mengatakan, “Kompensasi dan ganti rugi akibat petaka tumpahan minyak Montara di Laut Timor yang membawa penderitaan bagi rakyat Timor Barat dan Nusa Tenggara Timur hingga kini setelah lebih dari 8 tahun tidak digubris oleh Australia yang mengaku sebagai tetangga,sahabat dan Negara pengagum hak-hak asasi manusia itu”.

“Mereka (Australia) memilih untuk memalingkan muka dan tanpa rasa malu terus mendorong Indonesia untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada itu secara sendiri, meskipun petaka pencemaran Laut Timor ini diakibatkan oleh Pemerintah Australia”,kata dia.

“Setiap kali upaya Pemerintah dan rakyat Indonesia meminta pertanggungjawaban dari Perusahaan maupun Pemerintah Australia,selalu ada saja alasannya yang tidak berdasar.Misalnya, Pemerintah Australia selalu mengatakan bahwa ini adalah urusan perusahaan dan Pemerintah Indonesia dan karena sudah ada gugatan “class action” oleh petani rumput laut maka diserahkan kepada Pengadilan”.

“Namun perlu diingat bahwa kasus ini telah berlangsung lebih 8 tahun dan Australia juga mengetahui bahwa “class action” hanya mewakili sebagian kecil rakyat yang terkena dampak dan kerusakan yang ditimbulkan” lanjut Tanoni.

Ferdi Tanoni,peraih tunggal Australian Lawyers Alliance Civil Justice Award 2013 itu mendesak Pemerintah Australia dan Indonesia bekerjasama dengan rakyat NTT untuk segera menyelesaikan kasus ini.

Pemerintah Australia,katanya, seharusnya tidak bersikap demikian jika memang mengaku sebagai sahabat Indonesia.Seharusnya Pemerintah Australia menekan Perusahaan untuk membayar kompensasi dan ganti rugi dan juga mngambil sebagian tanggungjawab atas akibat pencemaran Laut Timor dengan pertimbangan:

1. Perusahaan pencemar Laut Timor terdaftar dan beroperasi di Australia dan dengan sendirinya tunduk pada hukum Australia dan berada dibawah pengawasan otoritas berwenang Australia.

2. AMSA (Australia Maritime Safety Authority) menyemprotkan dispersant yang sangat beracun yang menurut Komisi Penyelidik Montara,telah melebihi ambang batas yang mengancam akan biota laut lainnya,lingkungan dan kesehatan manusia.Faktanya zat kimia yang sangat beracun tersebut dibawa arus masuk ke wilayah RI dan mencemari pantai-pntai di Indonesia khususnya perairan Laut Timor dan Laut Sawu.

Sementara Pemerintah Indonesia harus melakukan segala upaya untuk meminta pertanggungjawaban Perusahaan dan Pemerintah Australia,kata dia;

1. Diplomasi yang lebih tegas lagi dengan memberikan kewenangan penuh pada “Montara Task Force” terdiri dari Pemerintah Indonesia dan rakyat yang telah dibentuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI .

2. Menggugat AMSA (Australia Maritime Safety Authority secara perdata dan pidana di Australia dan atau mengajukan klaim di Tribunal Internasional.

3. Meninjau ulang seluruh perjanjian RI-Australia yang ada termasuk membatalkan Perjanjian RI-Australia tahun 1972 dan tahun 1997 tentang batas landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Laut Timor dan Laut Arafura,sebagai konsekwensi logis dari sebuah perubahan geopolitik yang sangat signifikan terjadi di kawasan Laut Timor dengan lahirnya sebuah Negara berdaulat Timor Leste.

“Terhadap usulan langkah-langkah yang saya kemukakan ini pasti akan ada banyak yang menentang dengan alasan akan menganggu hubungan baik dengan Australia”. “Namun perlu dipertimbangkan sebaliknya bahwa jika Australia menganggap Indonesia sahabat seharusnya penyelesaian kasus ini tidak berlarut larut”.

Selama Indonesia belum secara keras dan konsisten menekan Australia, kenapa harus kita peduli" dengan sikap Australia itu. Jika memang Australia bersikap demikian artinya jelas hanya ingin hubungan yang menguntungkannya dan tidak peduli dan menghormati Indonesia,tegas nya.

Menurut nya hubungan baik antar negara harus saling menguntungkan untuk kepentingan nasionalnya.

“Kepentingan nasional dapat merupakan kepentingan bersama misalnya keamanan dan perdamaian di kawasan dan dapat juga berbeda prioritasnya”. “Untuk Indonesia khususnya rakyat Timor Barat yang dibutuhkan saat ini adalah kompensasi bagi korban Montara dan restorasi kembali perairan Laut Timor dan Laut Sawu”.

“Oleh karena itu Australia harus menanggapi secara serius dan sensitif serta bereaksi secara cepat dan tepat dengan mengambil langkah2 berupa kebijakan yang bertujuan memenuhi rasa adil bagi rakyat Indonesia dan daerah Nusa Tenggara Timur. Jika tidak, maka perlu dipertanyakan kembali komitmen Australia kepada Indonesia dan perlu dilakukan evaluasi terhadap hubungan bilateral Indonesia Australia (Yudi).

back to top