Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Pansus tambang Jatim akan panggil Gubernur terkait kasus tambang Lumajang

Pansus tambang Jatim akan panggil Gubernur terkait kasus tambang Lumajang
Surabaya-KoPi| Pansus Pertambangan DPRD Provinsi Jawa Timur mengumumkan hasil kunjungan mereka di Lumajang beberapa hari lalu. Menurut Pansus, proses perijinan tambang di Desa Selok Awar-awar, Lumajang, telah melanggar hukum dan tidak sesuai prosedur yang benar.
 

"Tambang di Desa Selok Awar-awar ini tidak memiliki ijin. Proses perijinannya tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu pengelola tambang tidak melakukan analisa amdal dan dampak sosial," ungkap Ketua Pansus Pertambangan DPRD Provinsi Jawa Timur Ahmad Hadinuddin di Surabaya (26/11).

Kasus tambang di Lumajang tersebut telah merenggut nyawa seorang aktivis anti-tambang, Salim Kancil. Polisi telah menetapkan 19 tersangka dalam kasus tersebut, termasuk Kepala Desa Selok Awar-awar yang menjadi otak di balik pembunuhan Salim Kancil.

Ahmad mengatakan kasus seperti di Lumajang tidak perlu terjadi lagi. Karena itu sebelum mengeluarkan ijin pertambangan, pihak Dinas ESDM dan Bupati/Walikota di Jatim harus melakukan kajian mendalam terkait dampak amdal dan dampak sosial. Agar hasilnya lebih transparan dan independen, pihak terkait harus bermitra perguruan Tinggi dan pihak swasta.

Pansus Pertambangan juga berencana akan memanggil Gubernur Jawa Timur mengenai tambang-tambang bermasalah lain di Jatim. Pansus menyatakan kecewa dengan penjelasan Dinas ESDM tentang masalah ijin pertambangan besar.

Untuk memetakan permasalahan tambang di Jatim, Pansus juga akan memanggil kepala daerah di 38 kabupaten/kota di Jatim. Pansus berupaya menggali informasi berapa jumlah pertambangan di Jatim yang saat ini, baik yang ilegal maupun legal, serta penangannya.

"Pemanggilan ini untuk menyelesaikan masalah agar tambang di Jatim dapat tertata dengan baik. Selain itu agar masyarakat di daerah pertambangan juga diuntungkan," jelas Ahmad.

back to top