Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

LBH Surabaya kantongi bukti pelanggaran hukum Pemkot

LBH Surabaya kantongi bukti pelanggaran hukum Pemkot
Surabaya – KoPi | Terkait sengketa lahan Waduk Sakti Sepat, LBH Surabaya sebagai pembela warga berpendapat ada pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya. Yasin Effendi dari LBH Surabaya mengatakan ada beberapa kejanggalan-kejanggalan yang mereka temukan dalam proses tukar guling dengan PT Ciputra Surya.
 

“Saat ini LBH sedang menelusuri apakah memang terbukti Pemkot Surabaya telah melakukan perbuatan melanggar hukum terkait proses tukar guling tersebut,” ungkap Yasin.

LBH Surabaya sendiri merasa perlu juga masih menelaah lebih jauh mengenai status kepemilikan lahan tersebut. Meski demikian mereka tidak ingin gegabah karena perlu tindak lanjut dan pemahaman yang cukup sehingga bisa dibuktikan terjadi pelanggaran hukum atau tidak.

Yasin mengatakan mereka sudah mengantongi bukti-bukti adanya pelanggaran adminstrasi yang dilakukan Pemkot. “Bukti sementara yang ada adalah surat keputusan dari DPRD Kota Surabaya dan Surat Keputusan dari Pemkot Surabaya yang saat itu masih dijabat Bambang DH. Itu nanti akan kami dalami,” tutur Yasin.

LBH juga mengkaji apakah PT Ciputra Surya sudah melakukan kajian Amdal pada kawasan tersebut. Pada saat proses tukar guling, Pemkot membentuk Pansus untuk menyelidiki lokasi lahan. Jika Pansus terbukti tidak melakukan kajian Amdal, maka telah terjadi pelanggaran. 

“Kami menelaah bukti yang ada mengapa SK itu bisa muncul, karena sebelum surat itu muncul seharusnya sudah ada kajian Amdal. Jika memang ada pelanggaran maka tidak menutup kemungkinan akan mengajukan kasus ini ke pengadilan,” tukas Yasin.

LBH mendukung tuntutan warga yang ingin waduk tersebut dikembalikan ke fungsi semestinya, yaitu sebagai kawasan wisata, ekologi, dan potensi lain. LBH melihat ketika waduk tersebut dikuasai oleh pihak swasta maka kerusakan ekologi akan lebih rawan. 

“Saat ini saja, setelah waduk diuruk, kawasan itu sudah mulai banjir ketika Surabaya diguyur hujan beberapa hari terakhir. Biasanya banjir di kawasan Lidah Kulon tidak terlalu parah, tapi sekarang jadi tambah parah. Bahkan sampai masuk kampung,” ujar Yasin.

back to top