Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

LBH Surabaya kantongi bukti pelanggaran hukum Pemkot

LBH Surabaya kantongi bukti pelanggaran hukum Pemkot
Surabaya – KoPi | Terkait sengketa lahan Waduk Sakti Sepat, LBH Surabaya sebagai pembela warga berpendapat ada pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya. Yasin Effendi dari LBH Surabaya mengatakan ada beberapa kejanggalan-kejanggalan yang mereka temukan dalam proses tukar guling dengan PT Ciputra Surya.
 

“Saat ini LBH sedang menelusuri apakah memang terbukti Pemkot Surabaya telah melakukan perbuatan melanggar hukum terkait proses tukar guling tersebut,” ungkap Yasin.

LBH Surabaya sendiri merasa perlu juga masih menelaah lebih jauh mengenai status kepemilikan lahan tersebut. Meski demikian mereka tidak ingin gegabah karena perlu tindak lanjut dan pemahaman yang cukup sehingga bisa dibuktikan terjadi pelanggaran hukum atau tidak.

Yasin mengatakan mereka sudah mengantongi bukti-bukti adanya pelanggaran adminstrasi yang dilakukan Pemkot. “Bukti sementara yang ada adalah surat keputusan dari DPRD Kota Surabaya dan Surat Keputusan dari Pemkot Surabaya yang saat itu masih dijabat Bambang DH. Itu nanti akan kami dalami,” tutur Yasin.

LBH juga mengkaji apakah PT Ciputra Surya sudah melakukan kajian Amdal pada kawasan tersebut. Pada saat proses tukar guling, Pemkot membentuk Pansus untuk menyelidiki lokasi lahan. Jika Pansus terbukti tidak melakukan kajian Amdal, maka telah terjadi pelanggaran. 

“Kami menelaah bukti yang ada mengapa SK itu bisa muncul, karena sebelum surat itu muncul seharusnya sudah ada kajian Amdal. Jika memang ada pelanggaran maka tidak menutup kemungkinan akan mengajukan kasus ini ke pengadilan,” tukas Yasin.

LBH mendukung tuntutan warga yang ingin waduk tersebut dikembalikan ke fungsi semestinya, yaitu sebagai kawasan wisata, ekologi, dan potensi lain. LBH melihat ketika waduk tersebut dikuasai oleh pihak swasta maka kerusakan ekologi akan lebih rawan. 

“Saat ini saja, setelah waduk diuruk, kawasan itu sudah mulai banjir ketika Surabaya diguyur hujan beberapa hari terakhir. Biasanya banjir di kawasan Lidah Kulon tidak terlalu parah, tapi sekarang jadi tambah parah. Bahkan sampai masuk kampung,” ujar Yasin.

back to top