Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

KTT APRS ketiga, pembahasan tidak cukup hanya pada perlindungan hutan saja.

Sleman-KoPi| Gelaran Konfrensi tingkat tinggi (KTT) hutan hujan Asia Pasifik atau Asian Pacific Rainforest Summit(APRS) ke tiga, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar bersama menteri negara-negara pasifik lainnya menekan APRS bukan lagi hanya mendorong perlindungan hutan, namun juga pengembangan hutan hujan ke berbagai aspek.

Siti Nurbaya pun menjelaskan APRS memang mempunyai tugas utama untuk melindungi hutan hujan di Asia Pasifik. Tapi dari situ juga, perlindungan hutan juga dapat dikembangkan untuk pengembangan ekonomi, peningkatan pengetahuan lingkungan, serta pembuatan kebijakan perlindungan hutan hujan yang lebih baik. 

"Pada dasarnya untuk apa kita melakukan APRS, pertama untuk mengembalikan bentang lahan yang terdegradasi untuk melindungi hutan yang bernilai konservasi tinggi. Tapi di sisi lain kita bisa mendukung pembangunan ekonomi dengan pelestarian hutan,"ujar Menteri LHK saat jumpa pers usai pembukaan APRS di Alana Hotel, Senin (23/4).

Pada KTT APR ketiga ini, Siti juga mengungkapkan ,ia secara khusus mendorong mempromosikan kayu legal Indonesia dalam sektor pengembangan ekonomi lewat pelestarian hutan. Pasalnya, Indonesia sendiri sudah memiliki penerapan pengelolaan hutan produksi yang lestari lewat pengaplikasikan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SLVG). 

Program SLVG inipun diharapkan dapat mendukung pengelolaan hutan produksi yang baik melalui pengurangan deforestasi yang sekaligus mendukung pengurangan gas rumah kaca (GRK).

"Saya secara khusus kita dari Indonesia mendorong untuk mempromosikan kayu legal,"imbuhnya. 

Sementara itu Menteri LHK dari Australia, Josh Frydenberg pada APRS ketiga ini menekankan untuk mengembangkan kolaborasi yang baik dalam negara maupun mitra internasional untuk memperkuat tata kelola hutan. Terkait tujuan dari pertemuan ini, ia menekan sebagai langkah  untuk melawan deforestasi dan degredasi hutan yang terjadi di negara-negara Asia Pasifik. 

"Pertemuan KTT ini merupakan bagian dari kemitraan Hutan Hujan Asia Pasifik (APR) yang diprakarsai oleh Australia untuk membangun sebuah dialog antara para pemimpin dalam pemerintahan, riset, komunitas, dan sektor swasta untuk memajukan aksi melawan deforestasi dan degredasi hutan di Asia Tenggara dan Kepulauan Pasifik," pungkasnya. 

back to top