Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Korban Montara: Cukup Sudah 9 Tahun Menderita

image

Kupang-KoPi| Rakyat korban pencemaran Laut Timor di Nusa Tenggara Timur menanggapi secara positif pandangan Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang menghendaki agar persoalan Montara dapat diselesaikan di luar jalur pengadilan.

"Bagi kami, pandangan Pak Menteri Luhut itu merupakan hal positif yang paling ideal dalam mempercepat proses penyelesaian kasus Montara yang sudah berjalan hampir sembilan tahun lamanya ini," kata Ketua Tim Advokasi Rakyat Korban Montara Ferdi Tanoni kepada pers di Kupang, Kamis,menanggapi pernyataan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

Sebagaimana diberitakan Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, Rabu (11/4),menegaskan bahwa kasus tumpahan minyak di Laut Timor akibat meledaknya anjungan minyak Montara pada 21 Agsutsu 2009 dapat diselesaikan di luar pengadilan.

"Kalau memang bisa damai-damai saja, ngapain melalui pengadilan," kata Luhut dan menambahkan bahwa dirinya juga telah bertemu dengan Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-O-Cha pada akhir Maret 2018 serta pemerintahan negara itu meminta agar masalah tersebut segera diselesaikan.

Luhut mengatakan, walau masalah nanti selesai, pemerintah Indonesia tetap akan meminta bayaran atas kerusakan yang timbul. Namun, Luhut belum menjelaskan bentuknya. "Kita lihat nanti seperti apa, pokoknya kita lagi cari format yang tepat," katanya.

Tanoni mengatakan upaya penyelesaian kasus Montara di luar pengadilan itu, sebenarnya telah ditempuh oleh Pemerintah Indonesia sejak 15 Agustus 2017 dengan terbentuknya "Montara Task Force" yang dipimpin Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan beranggotakan empat orang.


Tugas dari "Montara Task Force" ini adalah untuk memonitor, mencermati dan berdialog dengan semua pihak terkait dalam kasus tumpahan minyak di Laut Timor pada Agustus 2009, tanpa mengganggu-gugat jalan nya gugatan "class action" para petani rumput laut terhadap PTTEP yang tengah berlangsung di Pengadilan Federal Australia di Syndey.

Tanoni yang juga mantan agen imigrasi Australia itu mengatakan bahwa Menteri Luhut Pandjaitan juga telah menyurati Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop pada Oktober 2017 terkait upaya penyelesaian kasus Montara, setelah menerima laporan kunjungan kerja "Montara Task Force" September 2017 di Canberra, Australia.

Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop dalam jawaban suratnya menyatakan kesediaannya untuk memfasilitasi proses penyelesaian kasus tumpahan minyak Montara ini .
Isi surat dari Menko Kemaritiman itu, kata Tanoni,antara lain mendesak Pemerintah Australia ikut bertanggungjawab terhadap kasus tumpahan minyak Montara, karena selain tumpahan minyak Montara berasal dari perairan Australia.Selain itu Australia menggunakan bubuk kimia sangat beracun dalam jumlah yang besar untuk menemgelamkan sisa tumpahan minyak ke dalam dasar Laut Timor.

Menurut Tanoni, ada MoU antara Pemerintah Australia dan Indonesia tahun 1996 tentang Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut dan nota kesepakatan rapat (minutes of meeting) tahun 2010 yang ditandatangani oleh Duta Besar Australia Greg Moriarty dan Menteri Perhubungan (waktu itu) Freddy Numberi.
Nota kesepakatan rapat (minutes of meeting) itu menyangkut kesepakatan kerja sama kedua negara dalam upaya menyelesaiakan kasus tumpahan minyak Montara di Laut Timor, secara bersama-sama.
Namun demikian, katanya, Pemerintah Australia dengan sengaja melupakan dan mengabaikan semuanya itu,inilah salah satu alasan dibentuknya 'Montara task Force" guna melakukan koordinasi dengan semua pihak yang terkait dengan kasus Montara ini guna menvcarikan solusi nya dan mempercepat penyelesaian kasus ini.
Akan tetapi,kata Tanoni, mantan Deputy I Kementerian Koordinator Kemaritiman Arif Havas Oegroseno tidak bersedia melakukan koordinasi dengan "Montara Task Force" bahkan membentuk sebuah tim bayangan untuk berurusan dengan kasus Montara secara diam-diam.

Tim bayangan bentukan Arif Havas Oegroseno itu kemudian diberangkatkan ke Australia dan Bangkok untuk mengadakan pertemuan dengan pihak terkait untuk mengeliminir tugas "Montara Task Force" yang dibentuk Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan itu.

Tanoni mengatakan walaupun Arif Havas Oegroseno telah dilantik Presiden Joko Widodo menjadi Duta Besar Indonesia untuk Jerman pada 20 Pebruari 2018, dengan nekatnya membatalkan pertemuan "Montara Task Force" dengan pihak PTTEP dan Kementerian Luar Negeri Australia yang direncanakan akan berlangsung pada 9 - 11 April 2018 di Australia.

Pada 23 Maret 2018, kata Tanoni, Havas Oegroseno dalam ka[asitads nya sebagai Duta Besar RI untuk Jerman mengadakan pertemuan dengan CEO PTTEP di Jakarta,tanpa kehadiran perwakilan rakyat korban dan membuat skema pemberian CSR kepada rakyat korban Montara.

"Kami menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi dan Pak Menko Luhut Pandjaitan agar tolong akhiri penderitaan kami selama 9 tahun ini,cukup sudah penderitaan yang diderita selama ini akibat tumpahan minyak Montara yang ditutupi oleh PTTEP dan Australia"."Kami minta agar Pak Menko Luhut Pandjaitan dapat segera memaksimalkan peran "Montara Task Force" yang sangat efektif itu guna mempercepat penyelesaian kasus Montara ini," ujar Tanoni.

back to top