Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

GUBERNUR,DPRD DAN RAKYAT NTT MINTA KOMPENSASI BUKAN CSR

image 4

Kupang-KoPi| Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya menghendaki agar CSR yang hendak diberikan perusahaan pencemar Laut Timor PTTEP dan Australia, harus sama nilainya dengan kerugian yang diderita rakyat korban di Nusa Tenggara Timur,hal ini disampaikan di Kupang Selasa (10/04)

Ia mengemukakan hal tersebut ketika menyikapi hasil pertemuan CEO PTTEP Bangkok, Somporn Vongvuthipornchai dengan mantan Deputi I Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Arif Havas Oegroseno di Jakarta, 23 Maret 2018 yang dihadiri pula Ketua Bappeda NTT I Wayan Darmawa.

Pertemuan antara CEO PTTEP Bangkok Somporn Vongvuthipornchai dengan Havas Oegroseno untuk mengatur sebuah skenario bagaimana caranya membujuk lebih dari 100.000 rakyat korban di NTT untuk mau menerima dana bantuan sosial (CSR) dari PTTEP dan Australia tersebut.

Sementara itu, anggota DPRD NTT dari Fraksi NasDem Wellem Kale meminta masyarakat yang menjadi korban pencemaran Laut Timor agar menolak rencana pemberian CSR dari PTTEP dan Australia tersebut.

Menurut dia, pemerintah harus pro aktif memperjuangkan nasib masyarakat terdampak melalui peradilan yang sedang berlangsung di Pengadilan Federal Australia itu.

"CSR itu adalah bantuan, bukan ganti rugi (kompensasi) dan itu salah sasaran. Kalau mau pakai CSR pun harus sebesar kerugian bukan sesuai kemampuan pemberi CSR. Rakyat jangan diakal-akali dengan hal seperti itu," katanya menegaskan.

Wellem Kale juga menganjurkan rakyat korban Montara untuk tidak menerima bantuan CSR yang sarat dengan muatan kepentingan tersebut, karena rakyat NTT sudah jenuh dengan upaya meninabobokan seperti itu.

Secara terpisah,Ketua Aliansi Nelayan Tradisional Laut Timor (Antralamor) H Faren Mustafa secara tegas menolak bantuan dalam bentuk CSR tersebut dengan mengatakan bahwa kerugian para nelayan dan petani rumput laut sejak tahun 2009 hingga saat ini mencapai triliunan rupiah.

"Jumlah inilah yang harus dibayar, bukan CSR seperti itu. Kami tidak meminta belas kasihan dari siapa pun termasuk PTTEP Bangkok dan Australia. Kami hanya menuntut hak kami yang telah dirampas oleh PTTEP dan Pemerintah Australia itu," katanya.

Atas dasar itu, ia meminta Pemerintah Indonesia agar bersikap tegas terhadap PTTEP dan Pemerintah Australia untuk segera bertanggungjawab, karena rakyat sudah tak sanggup lagi memikul derita ini hingga memasuki tahun yang ke-10.

Ketua Tim Advokasi Rakyat Korban Montara Ferdi Tanoni usai mengadakan pertemuan dengan Ketua Bappeda NTT I Wayan Darmawa Selasa siang (10/04) mengatakan bahwa pihaknya hanya mau menyamakan persepsi dengan Ketua Bappeda NTT terkait dengan rencana besar Havas Oegroseno memberikan CSR tersebut.

"Pada prinsipnya kami sependapat bahwa tawaran CSR ini harus dicerna secara benar dan tepat karena kasus pencemaran Laut Timor ini perkaranya sedang berlangsung di Australia. Karena itu, nilai CSR-nya harus setimpal dengan besarnya ganti rugi," kata Tanoni menegaskan.

Ia berpandangan bahwa jika PTTEP memang berniat tulus untuk menyelesaikan kasus Montara maka caranya sangat mudah sekali.

“Seharusnya PTTEP sudah mengetahui bahwa Montara Task Force yang dibentuk Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan untuk menyelesaikan kasus ini telah bersepakat dengan Pemerintah Australia untuk membahas bersama PTTEP guna mencari solusinya, namun demikian secara tiba tiba PTTEP mengadakan pertemuan dengan Arif Havas Oegroseno untuk membicarakan soal CSR ini,” kata mantan agen imigrasi Australia ini.

back to top