Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

WTT masih bertahan dan melawan

WTT masih bertahan dan melawan
Rencana Pemprov DIY membangun bandara internasional di Kabupaten Kulon Progo, tampaknya tidak akan berjalan lancar. Proyek bernilai 6 trilyun rupiah itu belum bisa direalisasikan di tahun 2017, masalahnya, sebagian warga masih berkukuh menolak.

Kulon Progo-KoPi| Lebih kurang dua tahun lalu (2012) warga masyarakat Glagah yang tergabung dalam Wahana Tritunggal menolak keras rencana pembagunan bandara di wilayahnya. Mereka menghadang proses pematokan lahan dan memaksa menghentikan proses itu. Dan di akhir bulan Januari 2015, sikap itu masih tetap kukuh bertahan dan melawan untuk tetap menolak tanpa syarat.

Martono, ketua WTT menegaskan sikap itu ketika ditemui di rumahnya, Glagah, Temon Kulon Progo. Menurutnya, warga bersama WTT tetap dalam sikap menolak tanpa syarat. Artinya tidak ada perundingan apapun kecuali menghentikan rencana Sultan membangun bandara pengganti Bandara Adi Sujtipto.

"Silakan membangun bandara. Kami tidak menghalangi. Tapi tidak di tanah kami!" Tegasnya.

Bagi WTT, pembangunan bandara bukan merupakan gagasan yang adil bagi masyarakat Glagah. Pembangunan ini menurut Agus Parmono, Humas WTT, merupakan ancaman bagi alam dan kelangsungan hidup masyarakat sekitar. Banyak hal buruk akan menimpa warga Glagah yang terbiasa hidup sebagai petani jika Pemprov DIY nekad membangun.

"Tidak ada cerita orang tergusur makmur," tuturnya yakin.

Agus beralibi, masyarakat Glagah adalah petani yang tidak akan bisa bertahan tanpa tanah pertaniannya. Ketika bandara berdiri maka berdiri pula Mall atau usaha-usaha besar lainnya. Masyarakat tidak mungkin akan bekerja di sana karena hanya orang-orang tertentu yang akan dipekerjakan.

"Tidak mungkin usia 50 tahun akan dipekerjakan di sana. Pasti hanya orang-orang tertentu yang bisa bekerja. Kalau ini terjadi, bukan kemakmuran yang ada, tetapi justru menciptakan pengemis-pengemis. Tidak mungkin kami bersaing jualan dengan orang-orang yang punya duit itu."

Menurut Agus, tanpa bandara, setiap orang di desanya bisa bekerja tanpa batas usia. Mereka bisa menanam cabai. Mereka juga bisa menjual belalang ke Gunung Kidul atau memanen Jambu Monyet yang sengaja ditanam di pinggir pantai Glagah. Bagi mereka, itu sudah cukup.


"Kami tidak miskin. Kami merasa cukup dengan sumber daya alam kami. Pembangunan bandara hanya akan merusak alam dan budaya masyarakat."

Sementara itu Bupati Kulon Progo, dr.Hasto Wardoyo, berpendapat bahwa Pemprov dan Pemkab akan mengganti tanah masyarakat dengan tanah kas desa. Ada banyak tanah milik Sultan dan Pakualam (Sultan Ground dan Pakulama Ground) yang tentu bisa menjadi pengganti lahan yang tergusur agar para petani tetap bisa bertani.

"Lahan pertanian tidak akan berkurang, bahkan akan bertambah." Katanya pada KoranOpini.

Pihak Angkasa Pura sebagai pengelola secara teknis menepis pandangan Hasto. Angkasa Pura menyatakan tidak akan mengganti tanah yang tergusur tetapi hanya akan menggantinya dengan uang dengan nilai yang belum dipastikan jumlahnya. Dari uang ganti rugi itu mereka bisa membeli tanah baru. (baca: “Lebih baik mati, daripada kita pergi).| Chusnul Chotimmah| Winda Efanur Fs
 


back to top