Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Wajah kekerasan tata kota

foto: www.kaskus.co.id foto: www.kaskus.co.id

Masalah kepadatan penduduk dan aktivitas sosial ekonomi seperti PKL (Pedagang Kaki Lima) berdampak pada kesemrawutan, kemacetan dan sampah. Penggusuran PKL sekitar Tugu Monas di Jakarta hadir dalam bentuk kekerasan. KoPi secara khusus memaparkan laporan khusus melalui artikel ini.

Tim Litbang KoPi


KoPi.Semakin padatnya kota oleh populasi dan aktivitas-aktivitas sosialnya menciptakan berbagai tantangan seperti masalah banjir, kemacetan transportasi, dan deefisiensi penggunaan lahan.

Namun kebijakan tata kota di Indonesia bukannya menjawab tantangan tersebut, malah seringkali hadir dalam bentuk wajah kekerasan, dari bentrokan fisik antara warga dan aparat pemerintahan, sampai penganiayaan terhadap masyarakat marjinal.

Mengapa kebijakan tata kota seringkali muncul dalam bentuk wajah kekerasan? Hal ini tentunya tidak lepas dari kesalahan pengelolaan sumber kekuasaan (governance).

 Legal Overacting

Menurut Jan Kooiman dalam Governing As Governance (2003) jika birokrasi pemerintahan cenderung menggunakan tindakan legal berlebihan (legal overacting) sering menimbulkan kontradiksi. Legal overacting selalu muncul dalam bentuk tindakan penghukuman semata seperti menyalahkan dan memberi sangsi daripada menyediakan arena negosiasi dan dialog. Hal inilah yang terjadi dalam banyak kasus kebijakan tata kota di Indonesia.

Pemkot lebih sering mengklaim bahwa masyarakat telah melanggar aturan pemukiman atau dampak lingkungan untuk menangani isu tata kota daripada menyediakan arena negosiasi. Sehingga legal overacting dari ’penertiban’ PKL dan masyarakat marjinal lainnya sama sekali bersifat menyalahkan dan memberi sangsi daripada memberi kesempatan proses negosiasi.

Legal overacting sesungguhnya berbeda dengan law enforcement (penegakan hukum). Penegakaan hukum selalu dimulakan oleh tindakan pencegahan pelanggaran daripada penghukuman semata. Seharusnya ada sistem pencegahan PKL dan masyarakat lain yang memanfaatkan illegal bantaran sungai atau tempat-tempat terlarang lainnya untuk aktivitas sosial ekonomi.

Seperti menempatkan tanda-tanda larangan dan aparat-aparat khusus di area yang seharusnya bebas dari pemukiman dan aktivitas ekonomi. Sebagaimana pencegahan terhadap pelanggaran lalu lintas maka terdapat rambu-rambu dan aparat kepolisian yang selalu siap mencegah pelanggaran lalu lintas.

Namun yang terjadi adalah pembiaran tumbuhnya komunitas dan modal sosial dalam satu area terlarang. Padahal modal sosial adalah jaringan aktivitas sosial ekonomi yang menopang kehidupan mereka, dari mencari nafkah dan menyekolahkan anak.

Menggusur pergi begitu saja mereka tanpa pemecahan masalah, sama halnya mencerabut modal sosial dan menghancurkan masa depan komunitas beserta anak-anak mereka. Atau jangan-jangan pengabaian penegakan hukum merupakan jebakan bagi masyarakat kecil untuk dijadikan sebagai ’proyek kekerasan’ aparatur pemekot?

Mengingat banyak kesaksian korban penertiban menyatakan bahwa mereka telah membayar uang sebagai ’pajak’ pada aparat pemerintah agar bisa tetap beraktivitas di area tertentu.

 Perspektif Konflik

Selain kesalahan governance yang diakibatkan oleh legal overacting, kelemahan mendasar selanjutnya adalah perspektif konflik tidak terlembaga dalam governance pemerintahan kota.

Perspektif konflik adalah kesadaran dan mekanisme yang melihat berbagai tindakan, termasuk perumusan dan pelaksanaan kebijakan, adalah bagian dari fakta konflik. Sehingga suatu kebijakan selalu memuat perbedaan, pertentangan, dan ekspresi kepentingan berbagai pihak. Jika perspektif ini dimanfaatkan, pemerintah mampu mempersiapkan bentuk keterampilan dan mekanisme yang bisa menangani fakta konflik dalam kebijakan tata kota. Namun ketidakhadiran perspektif konflik dalam governance kepemerintahan menyebabkan berbagai kebijakan terjebak pada kondisi krisis konflik yang ditandai oleh aksi kekerasan pihak-pihak terkait.

Ada beberapa ciri utama dari ketidakhadiran perspektif konflik.

Pertama ketidakmampuan pemkot memahami hubungan dan dimensi konflik yang sedang dihadapi. Akibatnya pemerintah kota tidak memiliki kapasitas analisis konflik untuk merumuskan sikap dan tindakan yang relevan bagi usaha pemecahan masalah.

Kedua tidak terbangunnya keterampilan merumuskan dan menciptakan strategi dan komunikasi konflik. Hal ini menyebabkan pemkot sering terjebak pada komunikasi kekerasan daripada upaya menemukan sebab-sebab akar konflik. Seperti menyalahkan warga sebagai pelanggar ketertiban dan keras kepala.

Ketiga adalah tidak terbangunnya keterampilan negosiasi pada aparatur pemerintahan yang berorientasi pada pemecahan masalah. Perilaku yang sering muncul adalah menekan dan menggunakan instrumen kekerasan daripada bersedia melakukan negosiasi dengan pihak terkait kebijakan. Jika ada pertemuan pun sifatnya hanya sosialisasi bahwa PKL dan pemukiman liar akan ’ditertibkan’.

Keempat tidak adanya peran mediasi yang bisa mendorong berbagai stakeholders pada negosiasi timbal balik untuk perumusan berbagai alternatif pemecahan masalah. Faktanya berbagai hubungan konflik antara pemerintah dan warga tidak terdapat ada mekanisme mediasi.

Tulisan ini melihat bahwa wajah kekerasan dalam kebijakan tata kota tidak lepas dari kesalahan governance yang ditandai oleh adanya legal overacting dan tidak terlembaganya perspektif konflik dalam governance pemkot. Apakah masyarakat di berbagai kota Indonesia harus selalu berhadapan wajah kekerasan kebijakan tata kota?

Hal ini tergantung pada reformasi yang memperbaiki kesalahan governance tersebut. Sedangkan reformasi birokrasi di Indonesia cenderung jalan lambat karena komitmen politik yang tidak mendorong reformasi berjalan lebih cepat. Untuk itu penting melakukan upaya yang lebih cepat terhadap reformasi birokrasi.

 

back to top